"Dalam menerapkan peraturan itu, bukan hanya pada aspek teknisnya, bukan pada aspek sekadar mengatur, tetapi perhatikan juga aspek sosiologis, karena hambatan penerapan ERP di Indonesia itu biasanya adalah masalah kultur atau budaya. Sebagai pemimpin kalau membuat kebijakan itu harus bisa melihat 10 tahun kedepan atau 20 tahun kedepan terkait apa yang sudah kita kerjakan, karena hal itulah akan menjadi warisan buat anak dan cucu kita nanti, jangan kebijakan satu gubernur sebelumnya nanti ganti gubernur baru tidak bisa digunakan lagi, jangan seperti itu lah. yang ujung ujungnya membuat kebijakan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat saja, dosa kita semua," ucap Kent.

Kent pun berharap Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dapat melakukan pengkajian kembali terkait penerapan ERP di 25 ruas jalan ibukota.

"Saya melihat Pak PJ Gubernur ini adalah orang baik, dan Saya berharap Pak Heru bisa mendengar aspirasi ini. Aspirasi yang saya sampaikan ini adalah kumpulan dari keluhan para warga dan saya harus sampaikan ke Pak Heru," pungkasnya. (*)