Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

DPRD DKI Jakarta: Rata-rata Pengguna Mobil Beralih ke Sepeda Motor

Dengan menggunakan sepeda motor, masyarakat bisa lebih efektif untuk sampai ke tempat tujuan tanpa harus ikuti rute

Penulis: Ibriza Fasti Ifhami
Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in DPRD DKI Jakarta: Rata-rata Pengguna Mobil Beralih ke Sepeda Motor
KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
Pengendara sepeda motor memadati Jalan KH Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2014). Di hari pertama uji coba pembatasan sepeda motor sepanjang Jalan Thamrin-Medan Merdeka Barat, masih terdapat sejumlah pengendara yang belum mengetahui aturan tersebut. KOMPAS/LUCKY PRANSISKA 

Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta H Ismail mengatakan, dalam persoalan pengeluaran biaya transportasi, masyarakat memilih yang efektif dan efisien.

Hal itu dikatakan Ismail, saat memaparkan pandangannya terkait kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar di DKI Jakarta.

"Ini sebenarnya sangat rasional orang itu memilih dua hal, bagaimana yang efektif dan efisien dalam pengeluaran biaya transportasi per bulan itu," kata Ismail, dalam Webinar Menimbang Kebijakan Jalan Berbayar Elektronik (ERP) dan Penataan Transportasi Publik di Jakarta, Sabtu (4/2/2023).

Oleh karena itu, Ismail menyebut, masyarakat rata-rata bergeser dari menggunakan mobil menjadi sepeda motor.

"Orang rata-rata ketika dari mobil bergeser ke sepeda motor pribadi," jelasnya.

Ia kemudian menjelaskan, banyaknya masyarakat yang lebih memilih beralih untuk menggunakan transportasi roda dua.

Baca juga: PKS Nilai Penerapan Jalan Berbayar Tak Solutif dan Membebani Masyarakat

Berita Rekomendasi

"Karena dengan modal Rp500 Ribu dia (warga) bisa DP motor. Kemudian uang transport untuk kebijakan publik yang sehari bisa berapa puluh ribu, dia bisa berapa bulan. Itu bisa dijadikan untuk (bayar) cicilan motor,"

Terlebih menurutnya, dengan menggunakan sepeda motor, masyarakat bisa lebih efektif untuk sampai ke tempat tujuan.

"Tanpa harus mengikuti rute dari angkutan publik tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta H Ismail menjelaskan terkait latar belakang muncuknya kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar di DKI Jakarta.

Ismail mengatakan, wacana kebijakan itu muncul karena adanya peningkatan jumlah perjalanan dua kali lipat dalam delapan tahun terakhir.

Ia menuturkan, jumlah perjalanan di tahun 2010, yakni 45 juta perjalanan per hari.

"Meningkat di 2018 menjadi 88 juta perjalanan per hari," kata Ismail, dalam webinar Menimbang Kebijakan Jalan Berbayar Elektronik (ERP) dan Penataan Transportasi Publik di Jakarta, Sabtu (4/2/2023).

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas