Pasca deretan kebijakan tersebut, Depo Pertamina Plumpang yang berada dekat dengan Kampung Tanah Merah justru terbakar pada Jumat (3/3/2023).

Netizen pun menyoroti kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi dan Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Pakar: Relokasi Warga Lebih Realistis

Pakar tata kota, Yayat Supriatna menjelaskan relokasi warga yang berada di dekat Depo Pertamina Plumpang lebih realistis dapat dilakukan oleh pemerintah.

Yayat mengatakan hal ini berdasarkan rencana Pemprov DKI Jakarta untuk membuat buffer zone atau zoan aman sejak tahun 2009.

Selain itu, dirinya juga menganggap relokasi warga akan memberikan pembelajaran dalam penataan kota suatu wilayah agar tidak merambah objek vital seperti Depo Pertamina Plumpang.

"Jumlah penduduk semakin padat ke lokasi vital tersebut," tuturnya dikutip dari YouTube Kompas TV.

Baca juga: 37 Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Masih Dirawat, Tersebar di 9 Rumah Sakit

Yayat menjelaskan, pada tahun 2009, Pemprov DKI Jakarta sudah membuat master plan untuk pembuatan buffer zone di kawasan Depo Pertamina Plumpang.

Namun, belum terealisasi karena adanya sengketa lahan antara warga dan Pertamina.

"Kalau ada sengketa lahan, maka ketika ada klaim misalnya Pertamina mengatakan itu aset mereka, maka itu harus dibuktikan di pengadilan," katanya.

Masih adanya sengketa lahan ini, kata Yayat, membuat banyak warga berbondong-bondong untuk merambah tanah yang berada di kawasan Depo Plumpang.

Di sisi lain, Yayat juga mengatakan jika Depo Plumpang yang justru dipindahkan, maka akan merugikan Pertamina.

Hal ini lantaran lokasi Depo Plumpang merupakan area yang strategis.

"(Lokasi Depo Pertamina Plumpang) dekat dengan pelabuhan, sudah ada pipa tertanam lima kilometer, sehingga investasi lebih mudah dan dekat dengan akses jalan tol sehingga distribusi BBM lebih mudah," ujarnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Danag Setiaji Prabowo/Malvyandie Haryadie)(YouTube Kompas TV)

Artikel lain terkait Depo Plumpang Terbakar