Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan pihak penyidik telah mengantongi rekaman CCTV kasus kecelakaan maut yang melibatkan anak pejabat Polda NTB.

Rekaman CCTV tersebut akan diproses secara digital forensik sebagai alat bukti dalam kasus kecelakaan tersebut.

“Penyidik sudah memegang rekaman tersebut pada konteks peristiwa waktu kejadian. Sehingga Polda Metro Jaya tetap konsisten dan komitmen selain dari pada proses pengambilan keterangan secara verbal atau pemeriksaan para saksi-saksi, juga akan dilakukan secara saintifik,” kata Trunoyudo kepada wartawan, Rabu (5/4/2023).

Menurut Trunoyudo, untuk mendapatkan rekaman kamera pengawas dari berbagai titik membutuhkan waktu yang cukup lama.

Hal itu terjadi karena adanya proses surat-menyurat ke sejumlah pihak. Misalnya ada pengelolanya dari Dishub, dari Korlantas dan juga dari PT DAS.

“Maka diperlukannya waktu bagi penyelidik untuk meminta atau surat-menyurat terkait dengan syarat formil untuk meminta rekaman CCTV tersebut, maka yang disampaikan apakah belum lengkap, karena memang proses surat-menyuratnya ini masih berjalan pada proses penyelidikan," ungkap Trunoyudo.      

Polisi Kantongi CCTV Kasus Tabrakan Anak Petinggi Polda NTB yang Tewaskan Pelajar di Jakarta Selatan

Polda Metro Jaya mengklaim telah mengantongi rekaman kamera CCTV dari lokasi kecelakaan maut yang melibatkan anak petinggi Polda NTB, Maulana Malik Ibrahim (18).

Dalam kecelakaan ini, seorang pelajar bernama Muhammad Syamil Akbar (18) tewas akibat saat menumpangi sepeda motor yang ditabrak mobil Marcedes Benz (Mercy) di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan.

"Proses ini ada CCTV yang disampaikan oleh pihak keluarga korban. Benar, dalam hal pertanyaan kemarin disampaikan di situ ada beberapa titik," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Selasa (4/4/2023).

Meski begitu, Trunoyudo menyebut jika pihaknya masih terkendala izin untuk melihat rekaman CCTV tersebut.

Sejauh ini, ada empat kamera CCTV milik Korlantas Polri, Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan dua perusahaan swasta.

"Maka diperlukan waktu bagi penyelidik untuk meminta atau surat menyurat terkait formil untuk meminta rekaman CCTV tersebut," ucapnya.

Nantinya, jika proses perizinan selesai, maka rekaman itu akan diselidiki oleh penyidik untuk membuat terang benderang kasus tersebut.