Kalijodo Warisan Ahok Tak Terurus, Disinggung Djarot, Pj Gubernur Heru Janji Perbaiki
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat membagikan video di akun Instagram pribadinya yang menggambarkan saat ia berkunjung ke RPTRA
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menggusur puluhan bangunan di daerah berbatasan antara Jakarta Barat dan Jakarta Utara ini oleh masyarakat luas lebih dikenal dengan nama Kalijodo.
Penggusuran itu sempat kontroversial namun kemudian oleh Ahok kemudian dibuat Ruang Terbuka Hijau dan Taman Reformasi yang diresmikan pada Selasa, 9 Februari 2016.
Tujuh tahun berlalu, Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat membagikan video di akun Instagram pribadinya yang menggambarkan saat ia berkunjung ke RPTRA Kalijodo.
Video kunjungan Djarot ke Kalijodo diunggah pada Selasa (4/4/2023) lalu.
Dalam kunjungannya, Djarot menyoroti soal lapak jualan yang padat, keretakan dinding, hingga sampah yang menggunung.
"Kalijodo setelah 5 tahun yang lalu kita benahi menjadi RTH-RPTRA. Lapak jualan yang padat, retakan pada bangunan, tidak terawat dan sampah yang menggunung. Miris dan kecewa," tulis Djarot dalam akun Instagram-nya.
Setelah Ahok, gubernur DKI Jakarta diduduki Anies Baswedan.
Diduga di era Anies, kondisi Kalijodo tidak terurus.
Baca juga: Penampakan Terkini RPTRA Kalijodo, Warisan Ahok yang Disebut Terbengkalai hingga Banyak Sampah
Langsung Dikunjungi Heru
Pemprov DKI Jakarta memastikan perbaikan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) Kalijodo, Jakarta Utara akan segera dilakukan.
Upaya itu dilakukan untuk memberi kenyamanan bagi masyarakat sekitar yang menikmati fasilitas sosial dan fasilitas umum milik pemerintah daerah.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah memerintahkan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI untuk melakukan perbaikan hingga perawatan pada bagian bangunan dan fasilitas yang rusak.
Hal itu disampaikan Heru usai meninjau RPTRA Kalijodo pada Sabtu (8/4/2023).
Untuk menarik pengunjung, Heru juga meminta agar diadakan berbagai kegiatan atau acara yang bersifat rutin maupun seremonial.
Sebagai contoh ajang kejuaraan sepeda BMX dalam rangka memeriahkan HUT DKI Jakarta Juni mendatang.
“Saya minta di sini ada kegiatan rutin, nanti informal saya datang. Saya minta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk berkomunikasi dengan komunitas BMX mengadakan kegiatan, nanti hadiahnya biar dari saya. Saya harap mereka rutin adakan program dan kegiatan saja, hadiahnya nanti kita pikirin,” kata Heru pada Sabtu (8/4/2023).
Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Bayu Meghantara menyatakan, bakal segera menindaklanjuti arahan Heru dalam upaya perbaikan dan perawatan, termasuk aktivasi RPTRA Kalijodo dalam waktu dekat.
Pihaknya juga akan mengundang komunitas dan sebagainya untuk kegiatan masyarakat yang lebih baik.
Dalam tinjauan tersebut, Heru didampingi Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Maulana Hakim, Wali Kota Jakarta Barat Administrasi Uus Kuswanto.
Ada juga Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Bayu Meghantara dan perwakilan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta.
Diberitakan sebelumnya Legislator DKI Jakarta menyoroti adanya 45 ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) yang rusak.
Akibatnya masyarakat, terutama anak-anak tidak nyaman menggunakan fasilitas umum tersebut.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad meminta Pemprov DKI Jakarta serius menangani RPTRA yang rusak.
Berdasarkan informasi yang diterima, bahkan Idris mengecek langsung, masyarakat memang banyak yang mengeluhkan sarana dan prasarana RPTRA yang rusak.
“Sampai hari ini, ada sekitar 45 RPTRA atau sekitar 14 persen dari total RPTRA di DKI Jakarta, yang fasilitas atau sarana prasarananya sudah tidak layak. Masalah ini seharusnya sudah bisa dimitigasi dari awal dan tidak boleh terulang lagi,” kata Idris pada Selasa (4/4/2023).
Idris mengaku, telah menampung banyak keluhan masyarakat soal sarana dan prasarana RPTRA yang rusak.
Bahkan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini telah mengecek fasilitas umum tersebut.
“Walaupun setelah dicek dengan pimpinan wilayah setempat, ternyata salah satu permasalahannya adalah transisi aset yang belum tuntas. Hal ini seharusnya bisa dimitigasi,” ujarnya.
Sumber: Kompas.com/Warta Kota
