TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali jadi sorotan.

Hal ini karena survei terbaru Indikator Politik Indonesia menyebut Ahok sebagai pilihan jika Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta dilakukan hari ini.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi saat merilis hasil survei mereka, Kamis (11/5/2023).

“Basuki Tjahaya Purnama sebanyak 12.6 presen, kemudian 7,4 persen menyebut Ridwan Kamil, 6,2 persen menyebut Sandiaga Uno, 6 persen menyebut Anies Baswedan,” tuturnya.

Selanjutnya, berturut-turut responden menyebut nama Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebanyak 4,4 persen, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 3,7 persen,  Ahmad Sahroni 3,5 persen, Gibran Rakabuming Raka 3,1 persen, Ahmad Riza Patria 2,2 persen, dan nama lain ada di bawah satu persen.

Baca juga: Publik Cenderung Pilih Ahok Jika Anies Baswedan Tak Maju dalam Pilkada DKI Jakarta

Disapa Khusus Megawati

Nama Ahok juga sempat mencuat usai disapa Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam acara HUT ke-49 PDI-P pada Januari 2022 lalu.

Tak tanggung-tanggung, Megawati menyapa Ahok dengan sebutan sahabat.

"Terus ada sahabat saya Pak Ahok atau yang berkenan Basuki Tjahaja Purnama," kata Megawati saat menyapa Ahok.

Ahok pun membuat publik bertanya-tanya apakah PDI-P akan kembali mencalonkan mantan Gubernur DKI itu untuk berkontestasi pada Pilkada DKI 2024.

Apakah akan dicalonkan PDIP?

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menempatkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai top of mind calon gubernur (Cagub) DKI Jakarta.

Basarah mengatakan untuk sementara pihak fokus memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Kita Pilpres dulu lah nanti bahas Pilgub masih setelah Pilpres," kata Basarah saat ditemui di kantor Sekretariat Pusat Koordinasi Relawan Ganjar Pranowo, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (12/5/2023) siang tadi.

Dia sangat optimis jika PDIP memenangkan Pilpres 2024 dan Ganjar Pranowo yang kini masih menjadi sebagai Gubernur Jawa Tengah menjadi presiden di 2024.

Basarah menjelaskan PDIP akan memfokuskan Pilkada setelah Pilpres 2024 mendatang.

"Nanti setelah Pilpres Pak Ganjar menjadi presiden berserta wapresnya Insya Allah kita menang lagi dalam Pileg baru kita siapkan strategi Pilkada di November 2024 yang akan datang," ujarnya.

Saat ditanya peluang Ahok jadi Cagub di DKI, Basarah lagi-lagi menuturkan PDIP belum memikirkan startegi terkait Pilkada.

"Kita lihat nanti, kita belum memikirkan mengenai strategi Pilkada 2024. Kita masih fokus pada Pileg dan Pilpres Februari 2024," ungkapnya.

Dimungkinkan secara hukum?

Wacana pencalonan Ahok pada Pilkada DKI tentunya mengingatkan pada kasus penistaan agama pada Pilkada DKI 2017.

Status mantan narapidana yang disandang Ahok dinilai akan memberatkan PDI-P.

Kendati demikian sedianya secara hukum, Ahok dimungkinkan untuk kembali mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2024, walaupun berstatus mantan narapidana kasus penistaan agama.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 memungkinkan seorang mantan narapidana mencalonkan diri sebagai gubernur, tetapi dengan syarat menunggu jeda waku lima tahun setelah melewati masa pidana penjara.

Putusan MK itu juga mewajiban mantan narapidana mengumumkan latar belakang dirinya sebagai mantan narapidana jika ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Putusan MK tersebut mengubah Pasal 7 Ayat 2 huruf G Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang sebelumnya tidak ada persyaratan jeda waktu, kini harus ada jeda waktu lima tahun. Ahok sendiri dinyatakan bebas pada 24 Januari 2019.

Tanggapan Ahok

Ahok pun angkat bicara soal namanya yang diisukan kembali maju pada Pilkada DKI. Ia mengatakan belum ada pembicaraan mengenai hal tersebut dengan Megawati.

"Sejauh ini enggak ada (pembicaraan untuk maju kembali sebagai calon Gubernur DKI)," kata Ahok kepada Kompas.com, Selasa (11/1/2022) lalu.

Ahok mengatakan hingga saat ini tak ada pembahasan soal dirinya diminta untuk maju kembali dalam kontestasi pilkada di DKI Jakarta, meskipun saat ini dia merupakan salah satu kader PDI-P.

"Yang saya tahu, tidak ada pembicaraan untuk (maju kembali sebagai calon gubernur) di DKI," kata dia.

Ahok pun meminta tidak ada pihak yang berandai-andai terkait hal itu, termasuk berandai-andai jika Megawati Soekarnoputri akan memintanya untuk maju kembali di kursi DKI 1.

Sebab, saat ini dirinya masih fokus pada tugas-tugasnya di Pertamina.

Publik Cenderung Pilih Ahok Jika Anies Baswedan Tak Maju dalam Pilkada DKI Jakarta

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi  mengatakan ketika nama Anies tak diikutsertakan dalam survei semi terbuka ini, ternyata tak ada satupun nama secara spesifik yang mengambil basis suara Anies.

Suara Anies cenderung menyebar ke beberapa nama.

"Pertanyaannya suara Anies lari kemana, ternyata tidak ada satu pun nama yang mengambil basis Anies. Basis Anies cenderung menyebar ke beberapa nama, tidak mengerucut ke satu nama," kata Burhanuddin memaparkan hasil surveinya, secara daring, Kamis (11/5/2023).

Nama Anies cenderung menyebar ke Ridwan Kamil maupun Sandiaga Uno.

Hal ini terlihat dari perolehan suara Ahok dengan Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno yang mulai memiliki jarak menipis.

"Itu makanya selisih antara Ahok dengan Ridwan Kamil mulai menipis, termasuk Sandiaga Uno juga mendapatkan banyak dukungan ketika nama Anies di takeout," terangnya.

Sebagai informasi survei Indikator dilakukan pada rentang 24 Februari-3 Maret 2023.

Sumber: Tribunnews.com/Kompas.com