Dikatakan Sopan, akibat adanya alih fungsi lahan itu sejumlah warga RW Cipinang Besar Utara kesulitan memakamkan kerabatnya.

Pasalnya alih fungsi lahan menjadi tempat jemuran pakaian, kandang hewan dan parkiran kendaraan itu berdampak pada kapasitas liang lahad.

Sistem pemakaman secara tumpang pun dilakukan untuk menyiasati krisis liang lahad.

Namun, sayangnya sistem pemakaman tumpuk itu hanya bisa dilakukukan bagi warga yang memiliki ahli waris di TPU tersbeut.

Bagi warga yang tidak memiliki ahli waris di TPU tersebut maka akan kesulitan untuk memakamkan kerabatnya.

"Sudah pada merajela (ahli fungsi lahan). Kadang-kadang ada warga saya yang meninggal enggak ada ahli waris enggak bisa (dimakamkan secara tumpang di TPU Prumpung)," ujarnya. 

Menurutnya, masalah ahli fungsi lahan di TPU Prumpung yang paling banyak memakan kapasitas bukan pagar jemuran pakaian, kandang ayam, burung, dan kambing.

Melainkan keberadaan parkiran kendaraan untuk roda dua dan roda empat di area TPU Prumpung, bahkan menurut Sopan bila ditotal dapat digunakan untuk ribuan liang lahad baru.

"Sebenarnya masih banyak kalau pihak TPU tegas. Di pinggiran-pinggiran TPU buat parkiran, padahal itu masih bisa buat ribuan makam baru. Kenapa buat parkiran, kan lebar, luas," kata Sopan, Senin (12/6/2023), dikutip dari TribunJakarta.

Sejak menjadi ketua RW 03, ia mengaku sudah berusaha menegur warganya agar tidak menyalahgunakan lahan di TPU Prumpung agar tidak berdampak ke mereka sendiri.

Namun, Sopan tak dapat berbuat banyak lantaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta tidak kunjung melakukan penertiban atas alih fungsi di TPU Prumpung.

(Tribunnews.com/Linda) (TribunJakarta/Bima Putra)