Menurut Legislator DKI Jakarta, pemerintah daerah kecolongan terkait hunian DP 0 Rupiah yang menjadi indekos 1 juta per bulan.

Hunian yang diduga berada di Klapa Village, Jakarta Timur, itu diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan, menilai hal tersebut menjadi bukti program rintisan Anies Baswedan gagal dan tak bermanfaat untuk warga DKI Jakarta.

August menyebut, kegagalan program mulai dari promosi hingga pemasaran yang sudah PSI ragukan sejak awal.

Lantas, menurutnya, diperparah dengan kecerobohan pihak-pihak yang memanfaatkan longgarnya pengawasan Pemprov DKI.

“Malah kami menduga ada persekongkolan dalam hal ini, dan bisa saja sudah terjadi dalam kurun waktu yang lama dan melibatkan pihak pengelola,” tutur August pada Kamis (22/6/2023).

“Untuk itu Pak Sekda Pemprov DKI (Joko Agus Setyono) yang menginstruksikan pelaporan hingga pemeriksaan di lapangan perlu dilengkapi dengan auditor/inspektorat agar persoalan ini semakin jelas,” lanjutnya.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini, menuturtkan, mestinya program rumah DP 0 Rupiah ini bertujuan untuk masyarakat Jakarta yang tidak memiliki hunian layak.

Sebagaimana diketahui, hunian murah itu disediakan pemerintah daerah di era kepemimpinan Anies Baswedan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hunian tersebut, bukan untuk disewakan kepada orang lain.

Namun, belakangan ini beredar video di media sosial WhatsApp tentang promosi apartemen yang dijadikan indekos di wilayah Jakarta Timur.

Video diduga menjelaskan tentang hunian di Klapa Village, namun disebut apartemen yang disewa menjadi indekos.

“Kalian yang lagi cari kosan, yang nyaman dan harganya murah. Sini aku kasih tahu rekomendasi kos murah di Jakarta Timur,” demikian narasi dalam video tersebut.

Lantas, dijelaskan mengenai fasilitas yang akan didapat penghuni.

Baca juga: Viral Api Menyambar Pengendara akibat Goyang-Goyangkan Motor saat Isi Bensin di SPBU Tlogomas Malang