Selain Kendaraan, WALHI Sebut PLTU dan Kebiasaan Bakar Sampah Sumbang Polusi Udara di Jakarta
Sayangnya, pendataan terkait sumber pencemaran belum dirinci oleh pemerintah. Tidak ada pula data mengenai asal sumber polusi.
Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Willem Jonata
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bukan hanya transportasi berbahan bakar minyak, ada sumber lain penyebab polusi udara di Jakarta.
Hal ini diungkapkan oleh Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) DKI Jakarta, Muhammad Aminullah.
Menurutnya ada tiga sumber terbesar dari polusi udara di Jakarta.
Baca juga: Antisipasi Polusi Udara di Jakarta, Ayu Ting Ting: Sekarang Harus Pakai Masker Lagi
Pertama, industri. Menurutnya masih banyak industri di Jakarta dan sekitarnya yang belum memiliki kontrol emisi yang ketat.
Kemudian beberapa industri masih menggunakan PLTU yang tentunya memakai batu bara.
"Selain listrik dari PLN, beberapa industri punya PLTU sendiri, ini juga masalah," ungkapnya saat diwawancarai Tribunnews, Kamis (17/8/2023).
Kedua, pembakaran sampah. Sampai ini menurutnya masih banyak pembakaran di Jakarta dan sekitarnya.
Bahkan ada pembakaran sampah dengan skala besar yang sudah jadi komoditas bisnis dan didukung oleh perangkat desa setempat.
"Di Jakarta juga banyak. Usaha-usaha pengolahan limbah yang caranya dibakar. Misalnya dia mau ngambil tembaga dari kabel, ya itu dibakar kabelnya. Dia mau ngambil kawat dari ban, tapi ban nya ?dibakar," papar Amin.
Ketiga, kebakaran yang terjadi juga bisa menjadi sumber polusi.
"Nah kebakaran ini juga tidak pernah dihitung. Kalau dari pengamatan kami di Jakarta, setiap bulan Jakarta bisa 50-70 kali (kebakaran)," kata Amin lagi.
Bahkan menurutnya dalam seminggu terakhir sudah ada tujuh kasus kebakaran yang terjadi di Jakarta.
Salah satunya seperti kebakaran Gandaria City yang menghanguskan ratusan motor.
Hasil kebakaran ini jugaembedikan emisi yang cukup besar.
Belum Ada Perincian Sumber Polusi Udara dari Pemerintah
Sayangnya, kata Amin, pendataan terkait sumber pencemaran belum dirinci oleh pemerintah. Tidak ada pula data mengenai asal sumber polusi.
"Sementara kita NGO, masyarakat biasa tidak punya akses kesitu. Kita tidak punya audit perusahaan. (Misal), kita minta emisi dikeluarkan berapa, kita tidak punya wewenang di situ," jelas Amin.
Sampai saat ini pemerintah baru menghubungkan polusi udara dengan transportasi.
"Padahal banyak industri yang berhubungan dengan korporasi.
Pemerintah hanya berani bicara soal kendaraan. Karena masyarakat tidak mau pakai kendaraan publik," tutupnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.