Tribunnews.com - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki peranan sentral dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. PKB tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah, tetapi juga menjadi salah satu pijakan penting untuk menggerakkan berbagai proyek infrastruktur dan program pelayanan publik. 

Pendapatan dari pajak kendaraan bermotor secara langsung dialokasikan untuk pembiayaan berbagai sektor vital seperti perbaikan dan pengembangan jaringan jalan, konstruksi jembatan, serta penyediaan sarana transportasi publik yang lebih baik. 

Selain itu, pajak ini juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan masyarakat seperti pemeliharaan fasilitas umum, peningkatan kualitas pendidikan, dan perbaikan layanan kesehatan. Oleh karena itu, kesadaran dan tanggung jawab untuk membayar pajak kendaraan bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga bentuk dukungan konkret bagi pembangunan berkelanjutan di daerah.

Setiap tahunnya, pembayaran PKB harus dilakukan, dan penunggakan dapat menyebabkan denda dan bahkan penghapusan data kendaraan. Namun, bagi warga Jakarta yang memiliki tunggakan PKB, ada kabar baik dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mereka dapat memanfaatkan program pemutihan pajak yang berlaku hingga akhir tahun 2023.

Program Pemutihan Pajak:

Tujuan dari program pemutihan pajak yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah untuk memfasilitasi pembayaran PKB. Melalui program ini, pemerintah akan menghapuskan sanksi administrasi terkait pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Lebih spesifik, penghapusan sanksi administrasi akan berlaku untuk bunga atau denda tanpa perlu pengajuan dari wajib pajak, melalui penyesuaian sistem pajak daerah. Program ini diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pokok pajak mulai 22 Juni 2023 berlaku hingga akhir tahun, dengan pemutihan denda pajak kendaraan hingga tanggal 29 Desember 2023.

Persyaratan untuk Menikmati Program Pemutihan:

Nah, lalu apa saja syarat agar bisa menikmati program ini? Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menjelaskan bahwa untuk melakukan perpanjangan STNK tahunan, ada beberapa syarat yang diperlukan, yaitu menyiapkan STNK asli dan fotokopi, BPKB asli dan fotokopi (BPKB asli diperlihatkan ke petugas), KTP asli dan fotokopi yang sesuai dengan identitas pemilik kendaraan untuk kendaraan atas nama perorangan. Selain itu, untuk kendaraan atas nama perusahaan, persiapkan fotokopi domisili perusahaan, SIUP perusahaan, NPWP perusahaan, TDP perusahaan. 

Kamu juga perlu menyiapkan Surat Kuasa, jika pihak lain yang melakukan pengurusan perpanjang STNK saat nantinya akan melakukan pemutihan. Sedangkan untuk perpanjang STNK 5 tahunan, kamu perlu melengkapi persyaratan tambahan, yaitu membawa kendaraan untuk proses cek fisik kendaraan.

Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk melunasi PKB tahunanmu dan mendapatkan pemutihan denda yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Segera ambil langkah untuk memastikan kewajiban pajak kendaraanmu terpenuhi sekaligus memanfaatkan manfaat dari program ini.