"Apakah ini terjadi karena KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) atau rapuhnya mental-mental para keluarga kita yang saat ini informasi berseliweran tanpa mereka harus bisa memfilter?" ucap Erlinda, dikutip Kompas.com dari kanal Youtube Kompas TV, Jumat (8/12/2023).

Di sisi lain, ia juga bertanya-tanya apakah harus ada kebijakan yang diperkuat, baik itu politik kebijakan maupun politik anggaran.

Kejadian ini, kata Erlinda, membuat pihak Istana sampai harus turun karena ini menjadi peringatan (warning) kepada masyarakat luas.

Erlinda menitipkan pesan kepada kepada siapa pun yang mengambil kebijakan untuk peduli pada anak, terlebih Indonesia bakal menghadapi fenomena bonus demografi.

"Tapi, pada saat anak mengalami kekerasan, kejahatan, dan tindak pidana, baik itu menjadi korban, saksi atau pelaku, jangan harap kita bisa mendapatkan bonus demografi," ucap dia.

Erlinda, yang pernah menjadi komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), juga berharap Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi momentum untuk memasukkan komponen anak dalam visi-misi mereka.

"Karena siapa pun yang akan terpilih, kita harus memberikan pesan kepada mereka yang terpilih (untuk peduli) tentang perempuan dan anak, sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan mental," ucap dia. (Warta Kota/Tribunnew Bogor)