Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mempertanyakan kekhususan Jakarta dalam Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).

Hal itu disampaikannya saat Baleg DPR melakukan rapat kerja (raker) lanjutan pembahasan RUU DKJ, pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Berdasarkan DIM yang dibahas, Herman menilai tidak ada kekhususan lantaran kewenangan daerah bisa ditarik oleh pemerintah pusat.

Baca juga: Kekhususan Jakarta di RUU DKJ Dipertanyakan: Seperti Diberi Kepala Tapi Dipegang Buntut

"Pada akhirnya, sebetulnya norma dan lain sebagainya ini kan juga menjadi kewenangan pusat. Pada kewenangan tertentu dapat ditarik menjadi kewenangan pusat juga," kata Herman di Ruang Baleg, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/3/2024).

Herman mencontohkan pada bidang tata kota, perihal hunian berwawasan lingkungan di Jakarta.

Menurutnya, selama masih ada kawasan pabrik dan juga hunian, tidak ada kekhususan bagi Jakarta.

Hal itu yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah daerah.

"Nah, ini maksud saya, kekhususan itu bukan hanya kepada kewenangan pengelolaan sektoral seperti tadi atau pun sisi administrasi, tapi kewenangan-kewenangan yang menjadi kekhususan bahwa DKI sebagai daerah khusus," ucapnya.

Oleh sebab itu, Herman menegaskan jika norma di RUU DKJ hanya bersifat umum, tidak ada kekhususan bagi Jakarta.

"Kalau dalam penjelasannya dijelaskan secara rinci, misalnya di infrastruktur bahwa Kota Jakarta berhak mengelola di tiga hulu sungai misalkan, untuk saluran air, nah itu mungkin ada kekhususan," ucapnya.

"DKI Jakarta diberi kewenangan untuk mengelola kawasan pesisir, termasuk mewujudkan Giant Sea World misalkan, walaupun ceritanya saat ini belum selesai-selesai," tandasnya. (TribunJakarta/Tribunnews)

Penulis: Elga Hikari Putra

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Jakarta Sudah Tak Ibu Kota, PKS Ingin Walikota dan Bupati Dipilih Via Pilkada Langsung