Sampai saat ini, DPP masih belum memutuskan akan mengusung Anies Baswedan atau bukan di Pilkada Jakarta 2024.

Meskipun DPW sudah mengusulkan nama Anies ke DPP PKS pada pekan lalu.

“Belum ada perkembangan baru di DPP PKS," jelas Ahmad Mabruri, Senin (27/5/2024).

Mabruri mengatakan DPP PKS belum bisa memastikan kapan waktu mengumumkan nama bakal cagub.

Jika ini terjadi maka PKS akan berkoalisi dengan PDIP di Pilkada Jakarta?

PKS dan PDIP berkoalisi maka memenuhi syarat mengusulkan calon gubernur dan wakil gubernur di Jakarta.

PKS adalah pemenang di Pemilu DPRD 2024 lalu dengan 1.012.028 suara (18 kursi DPRD Jakarta) dan PDIP di urutan kedua dengan  850.174 suara (15 kursi DPRD Jakarta).

Syarat mencalonkan pasangan cagub-cawagub di Pilkada Jakarta sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota  Pasal 40 UU "Parpol atau koalisi parpol dalam mengusung paslon di pilkada Jakarta harus memperoleh 25 persen suara dari akumulasi perolehan suara sah. Atau memperoleh minimal 20 persen kursi dari total jumlah kursi DPRD DKI Jakarta".

Atau minimal 22 kursi di DPRD Jakarta bisa mengusulkan cagub dan cawagub di Pilkada.

Menemui Kendala di Akar Rumput

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno memperkirakan para pendukung PDIP berpotensi tidak solid jika mereka mengusung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024.

Menurut Adi, Anies dan PDIP memiliki basis massa pendukung yang berbeda.

Masing-masing simpatisan pun selalu berhadapan dalam setiap kontestasi politik.

“Ini bisa membuat basis pendukung keduanya saling bertabrakan. Karena selama ini basis Anies dan PDI-P saling berhadap-hadapan secara terbuka,” ujar Adi saat dihubungi Kompas.com, Senin (3/6/2024).

Kondisi ini bisa membuat PDI-P ataupun Anies berada dalam posisi yang saling tidak menguntungkan. Sebab, dukungan dari akar rumput tidak akan solid karena ada perbedaan ideologi.