Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Sistem Jalan Berbayar di Jakarta, Heru Budi Sebut Hanya Bisa Diterapkan di Zona Transportasi Lengkap

Penjabat (PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan ERP belum bisa diterapkan dalam waktu dekat.

Editor: Erik S
zoom-in Sistem Jalan Berbayar di Jakarta, Heru Budi Sebut Hanya Bisa Diterapkan di Zona Transportasi Lengkap
Kompas.com/Firda Janati
Penjabat (PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan ERP belum bisa diterapkan dalam waktu dekat. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) hanya bisa diterapkan di daerah yang sistem transportasi sudah lengkap.

 

Penjabat (PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan ERP belum bisa diterapkan dalam waktu dekat.

 

“Mungkin ERP tidak diterapkan untuk sekian titik ya, tetapi ke depan ERP itu bisa diterapkan di zona-zona yang memang transportasinya sudah cukup lengkap,” ucapnya, Rabu (18/9/2024).

 

Baca juga: Sebut Terlalu Politis, Sejumlah Driver Ojek Online Ogah Ikut Demo Tolak Kebijakan ERP

 

Berita Rekomendasi

Heru bilang, Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah melakukan pemetaan lokasi-lokasi mana saja yang bisa diterapkan ERP.

 

Ia mencontohkan, ERP bisa diterapkan bila akses transportasi mulai dari kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan hingga Ancol di Jakarta Utara sudah terlayani dengan baik.

 

 

“Transportasi kalau sudah lengkap itu ada Transjakarta, lantas ada MRT, dan LRT yang sudah nyambung,” ujarnya.

Eks Wali Kota Jakarta Utara ini pun menyebut, saat ini baru kawasan Sudirman-Thamrin yang sudah memenuhi kriteria untuk diterapkan ERP.

 

“Di Sudirman-Thamrin itu sudah ada MRT, sudah ada Transjakarta, sudah ada moda transportasi lain juga. Itu mungkin bisa jadi alternatif untuk ERP,” tuturnya.

 

Oleh karena itu, Heru menyebut, ERP masuk dalam program transportasi jangka panjang Jakarta.

Baca juga: Soal ERP di Jakarta, Pengamat: Bisa Diterapkan Tapi Benahi Dulu Transportasi Umum

Sebab, penerapannya akan dilakukan secara bertahap di sejumlah lokasi di ibu kota.

 

“Jadi bertahap, tidak seluruhnya yang ada di dalam blueprint transportasi itu diterapkan serentak. Ada jangka waktu, tahapan-tahapan,” kata Heru.

 

Sebagai informasi, program ERP terus digodok Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi masalah kemacetan di sejumlah ruas jalan protokol.

 

Dengan penerapan program ini, masyarakat diharapkan bisa berpindah menggunakan transportasi umum.

 

Program ini sejatinya sempat diuji coba di era kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

 

Namun, program tersebut tak dilanjutkan dan saat ini masih sebatas wacana. (Tribun Jakarta).

 

Sumber: TribunJakarta
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Wiki Terkait

© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas