Heru Budi: Program Makan Bergizi Gratis di Jakut Terapkan Evaluasi Dampak Pertumbuhan Siswa
PJ Gubernur, Heru Budi Hartono mengakui pemberian MBG di SDN Rorotan 03 ini merupakan yang pertama mengunakan peralatan makan pakai ulang.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Uji coba Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di SDN Rorotan 03, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara.
Kegiatan program MBG di SDN Rorotan 03 ini merupakan perdana kali menerapkan sistem evaluasi pengukuran tinggi dan berat badan untuk menilai tingkat efektifitas program.
Selain itu, MBG di SDN Rorotan 03 juga yang pertama menerapkan pembagian makan menggunakan wadah pakai ulang dan melalui pengawasan food security.
PJ Gubernur, Heru Budi Hartono mengakui pemberian MBG di SDN Rorotan 03 ini merupakan yang pertama mengunakan peralatan makan pakai ulang.
"Yang penting kami harus bisa memahami apa yang disukai. Untuk Kepulauan Seribu kita tengah atur waktu yang tepat," kata Heru Budi di lokasi, Senin (23/9/2024).
Setelah proses pemberian makan, peralatan seperti tempat makan, tumbler dan sendok yang disiapkan akan dicuci ulang untuk disajikan pada keesokan hari selama program berlangsung.
Kemudian kegiatan MBG di SDN Rorotan 03 telah melalui proses pengecekan kesehatan food security oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara.
Para siswa juga akan dihitung berat dan tinggi badan untuk mengukur dampak pemberian MBG.
Heru mengatakan uji coba pemberian MBG ini juga sebagai upaya lebih memahami menu yang disukai, pola distribusi dan takaran pemberian makan yang sesuai dengan siswa.
Seperti pada pelaksanaan di SDN Rorotan 03 ini, Heru menilai penyajian menu disukai siswa dengan takaran yang sesuai.
Kemudian, secara berkala juga akan dilakukan pengukuran tinggi dan berat badan siswa penerima manfaat.
"Pengukuran itu sebagai bagian dari evaluasi dari dampak program terhadap peningkatan kesehatan siswa," katanya.
Dilanjutkannya, secara keseluruhan Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan kegiatan MBG di tujuh sekolah se-DKI Jakarta dan total telah sebanyak 5.389 paket MBG didistribusikan dalam kegiatan.
Menurut Heru, dirinya tidak menargetkan jumlah pelaksanaan ujicoba MBG itu.
PT Jakarta Propertindo (Perseroda) bersama Anak Usaha yaitu PT Jakarta OSES Energi (JOE) dan PT MUJ Offshore North West Jakarta (MUJ ONWJ) berpartisipasi dalam kegiatan ini.
Kegiatan MBG di SDN Rorotan 03 itu sekaligus menjadi kick off Sinergi Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Jakpro Group dengan tema Bersama Mewujudkan Kepedulian Berkelanjutan.
Direktur Utama PT Jakpro, Iwan Takwin menjelaskan, dalam kegiatan pemberian MBG hari ini, pihaknya mendistribusikan 900 paket makanan.
Selanjutnya pemberian paket makanan itu akan dilaksanakan dalam program yang berkelanjutan.
"Pendistribusiannya menyesuaikan waktu kegiatan belajar mengajar dan hasil koordinasi dengan guru di tiga sekolah yang akan menjadi sasaran pelaksanaan MBG," katanya.
Pihaknya juga mendukung pelaksanaan kegiatan penjualan paket sembako murah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Rumah Susun Rorotan.
Paket sembako yang terdiri dari beras kemasan lima kilogram, minyak goreng kemasan dua liter, tepung terigu kemasan satu kilogram dan gula pasir kemasan satu kilogram, bisa ditebus oleh warga dengan harga Rp 100 ribu.
"Kalau di pasaran paketan itu mencapai Rp 150 ribu. Kami berharap paket sembako murah ini akan memperkuat ketahan pangan dan stabilitas harga," katanya.
Direktur PT JOE, Andi M Nurdin mengatakan, ring pertama TJSL PT JOE meliputi wilayah Pulau Sebira Kepulauan Seribu, Ring dua mencakup wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu, seperti Pulau Pramuka, Pulau Panggang, dan Pulau Tidung.
Baca juga: Mentan Amran Ajak Asosiasi Peternak Sapi Dukung dan Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis
"Nah Ring 3 adalah wilayah kota administrasi Jakarta, termasuk Jakarta Utara. Selain di Rorotan kita juga implementasikan ke SD di Pegangsaan Dua dan Rawa Badak Selatan," ujarnya.
Pengembangan masyarakat di wilayah TJSL untuk Pencegahan Stunting usia anak kurang dari 10 tahun ini akan diukur dampaknya daan dilihat tumbuh kembang penerima manfaat program.