TRIBUNNEWS.COM, BEKASI - Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan di Kota Bekasi, Jawa Barat akan melibatkan guru dan orangtua dalam pengecekan menu makan bergizi gratis (MBG).

Hal itu sering dengan akan dibentuknya tim pengecekan kelayakan MBG.

"Disdik sekarang kalau guru ada kewajiban nyicip, dan mengecek awal sebelum anak makan," kata Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Bekasi, Satia drh. Sriwijayanti Anggraini, Rabu (1/10/2025). 

Baca juga: YLKI Dorong Pemerintah Hentikan Sementara Semua Program MBG Demi Adanya Evaluasi Menyeluruh

Menurut Satia pengecekan dengan mencicipi itu sebenarnya sudah dilakukan sejak Senin (29/9/2025).

Pengecekan dilakukan sembari menunggu keputusan regulasi dari pemerintah pusat. 

"Kementerian pendidikan tapi secara tertulis mungkin belum ya, karena mungkin regulasi agak lama. Tapi artinya sudah disampaikan, kalau mereka membentuk tim dan melibatkan semua, jadi orangtua murid juga bisa terlibat dibagi tugas, itu kami anggap sebagai program bersama," jelasnya.

Sementara itu, sebelumnya Komandan Kodim 0507 Bekasi, Letkol Arm Krisrantau Hermawan mengatakan pihaknya mengerahkan personel Babinsa di setiap wilayah untuk ikut juga mengecek sebelum MBG diterima oleh para siswa. 

Setiap sore, atau pasca pembagian MBG, kata Hermawan, para Babinsa melaporkan hasil pemeriksaan kepadanya.

"Jadi sudah perintah saya, itu selain dibuka (Menu MBG), kita dilihat, dicium apakah ada bau-bau aneh, kemudian di foto dan dikirimkan. Jadi setiap sore saya dapat kiriman menu-menu setiap SPPG, setiap dapur menunya apa," singkat Krisrantau, Jumat (26/9/2025) siang.

58 SPPG Belum Miliki Serfitkat Higiene

Satia Sriwijayanti Anggraini mengatakan terdapat 78 penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG di wilayah tersebut.

Dari jumlah tersebut, tercatat 58 di antaranya belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Meski begitu, seluruh SPPG tersebut sudah beroperasi dan melayani anak-anak sekolah di Kota Bekasi.

Baca juga: BGN Sebut SPPG Seluruh Indonesia Bakal seperti SPPG Polri usai Keracunan Massal MBG, Apa Bedanya?

“Total ada 78 SPPG di Kota Bekasi. Namun baru 58 yang beroperasi, dan memang mereka belum punya SLHS. Meski begitu, kami tetap melakukan pengawasan untuk menjamin kualitas bahan makanan,” kata Satia saat ditemui di kawasan Pemkot Bekasi, Jawa Barat, Rabu (1/10/2025).

Satia menjelaskan, penerbitan sertifikat laik higiene sebelumnya berada di bawah kewenangan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Namun, kini kewenangan itu dialihkan ke Dinkes sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri.

“Tujuannya agar proses penerbitan bisa lebih cepat. Meski begitu, standar tetap harus dijalankan, mulai dari uji kualitas makanan, inspeksi kesehatan lingkungan, hingga pelatihan bagi petugas penyaji,” jelas Satia.

Di balik semangat Pemkot Bekasi menyediakan makanan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah, fakta bahwa sebagian besar penyedia belum memiliki sertifikat laik higiene tentu menjadi perhatian.

Baca juga: Respons Kepala BGN soal Wartawan Diduga Dianiaya saat Meliput MBG di Jakarta Timur