Ia menegaskan bahwa militer bukan lembaga pangan yang mengurusi makanan anak - anak sekolah. 

"Yang lebih megkhawatirkan, pemerintah melibatkan TNI/Polri dalam rantai distribusi dan pengawasan program ini. Padahal militer bukan lembaga pangan, dan tugas mereka bukan mengurusi gizi atau makan anak sekolah," kata Ririn.

Tuntutan terakhir, massa meminta agar dilakukan audit independen terhadap seluruh pihak terkait MBG, mulai dari vendor, dapur serta distributornya.

Menurut Ririn, anggaran negara yang besar tersebut semestinya lebih diprioritaskan untuk peningkatan kesejahteraan guru dan membenahi infrastruktur wilayah tertinggal terdepan dan terluar (3T).

Atau membangun kantin sehat berbasis komunitas setempat yang dikelola sekolah, guru, dan orang tua. 

"Padahal anggaran MBG yang mengambil sebagian dana pendidikan harusnya bisa meningkatkan kesejahteraan guru, membenahi infrastruktur di wilayah 3 T hingga membangun kantin sehat berbasis komunitas yang dikelola sekolah, guru dan orangtua dengan bahan pangan segar," paparnya.

Kasus MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah terus jadi sorotan.

Terutama munculnya sejumlah temuan siswa keracunan setelah mengkonsumsi MBG.

Data Badan Gizi Nasional (BGN) hingga 25 September 2025 terdapat 5.914 korban keracunan program MBG yang terjadi berbagai daerah.

Program MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025 yang menargetkan 82,9 penerima mulai dari siswa SD – SMU atau sederajat.

Program ini bertujuan untuk memastikan anak Indonesia memiliki gizi yang cukup dan seimbang sebagai pondasi penting bagi tumbuh kembang anak.

Program MBG ini sesuai janji Prabowo Subianto saat kampanye calon presiden di Pilpres 2024 lallu.