Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Syarief Hasan: Pemerintah Harus Ekstra Hati-hati Dalam Mengelola Keuangan Negara

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menilai, pengelolaan keuangan negara pada Kuartal II 2021 semakin memprihatikan.

Syarief Hasan: Pemerintah Harus Ekstra Hati-hati Dalam Mengelola Keuangan Negara
Istimewa
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan. 

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan komitmen pemerintah dalam pengelolaan dan perbaikan perekonomian negara. Pasalnya, perekonomian Indonesia belum menunjukkan perbaikan, sementara utang luar negeri semakin membludak dari waktu ke waktu.

Syarief Hasan menilai, pengelolaan keuangan negara pada Kuartal II 2021 semakin memprihatikan.

“Dari berbagai kajian menunjukkan bahwa pertumbuhan utang luar negeri Indonesia semakin jauh melampaui pertumbuhan PDB Indonesia. Bahkan, rasionya kini hampir mendekati 42% dan banyak rekomendasi IMF yang tidak diikuti,” tutur Syarief Hasan.

Memang, utang Indonesia bertambah Rp1.226,8 Triliun selama tahun 2020 dan utang Indonesia kembali bertambah sebesar Rp1.177,4 Triliun selama Januari hingga penghujung Maret 2021. Sehingga, total utang luar negeri Indonesia telah mencapai Rp6.445 Triliun per Maret 2021.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga mengingatkan pemerintah terkait rasio utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang telah mencapai 41,64%.

“Tahun lalu, rasionya masih 37%, lalu merangkak 38,5%, dan kini telah mencapai 41,64%. Kondisi ini menunjukkan pengelolaan utang Indonesia semakin tidak baik,” ungkap Syarief Hasan.

Syarief Hasan menyebut, kemampuan negara dalam melunasi utang dan bunga diperkirakan menjadi semakin sulit.

“Kemampuan negara membayar utang bersama bunga utang yang tinggi perlu dikaji kembali. Apalagi tren utang semakin tinggi, sementara penerimaan negara semakin berkurang,” ungkap Syarief Hasan.

Menurut Syarief Hasan, banyak rambu-rambu yang direkomendasikan IMF dilanggar oleh Pemerintah.

“Pemerintah telah menghadapi suatu kondisi dimana defisit penerimaan negara mencapai Rp219 Triliun hingga Juni 2021. Sementara itu, Pemerintah memiliki likuiditas yang rendah sehingga kesulitan membayar kewajiban-kewajiban nya,” ungkap Syarief Hasan

Syarief Hasan menyebut, besarnya utang negeri harusnya menjadi prioritas Pemerintah untuk dikelola dengan baik.

“Pemerintah harus mengelola ekonomi dengan baik. Pemerintah harus fokus menyelesaikan masalah Covid-19, sembari menguatkan perekonomian nasional yang hari ini masih resesi,” ungkap Syarief Hasan.

Ia juga menegaskan agar Pemerintah berhati-hati dalam mengelola utang luar negeri.

“Pemerintah harus berhati-hati sebab rasio utang terhadap PDB semakin mendekati ambang batas 60% sesuai dengan UU Keuangan Negara. Apalagi, rasio utang Indonesia kemungkinan masih akan terus naik, terutama akibat tekanan Pandemi Covid-19. Pemerintah harus fokus dalam penguatan perekonomian nasional,” tutup Syarief Hasan.

Editor: Content Writer
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas