Tribun

Raih Tokoh Parlemen Tangguh 2021, Wakil Ketua MPR: Ini Jadi Cambuk untuk Terus Berjuang untuk Rakyat

Parlemen memiliki fungsi krusial dalam pengambilan kebijakan, terlebih dengan musibah covid-19 yang masih berkepanjangan.

Editor: Content Writer
Raih Tokoh Parlemen Tangguh 2021, Wakil Ketua MPR: Ini Jadi Cambuk untuk Terus Berjuang untuk Rakyat
MPR RI
Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan 

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan menyampaikan apresiasi atas penghargaan sebagai “Tokoh Parlemen Tangguh 2021” yang diberikan oleh Tabloid Men’s Obsession. Tabloid ini secara berkala merilis daftar tokoh publik yang dianggap memiliki komitmen dan integritas dalam isu kebangsaan strategis. Berkaitan dengan Hari Parlemen di tahun 2021 ini, penghargaan diberikan kepada wakil rakyat yang tangguh memperjuangkan aspirasi rakyat di era pandemi. Apresiasi ini sejatinya menjadi cambuk bagi setiap pemimpin publik untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan rakyat.

“Penghargaan ini khususnya saya persembahkan bagi konstituen saya di daerah Cianjur dan Kota Bogor yang telah memberikan kepercayaan sebagai legislator di DPR RI. Tentu hal ini menjadi cambuk untuk terus berjuang menegakkan kepentingan rakyat dalam setiap pembahasan dan pengambilan kebijakan publik. Tidak lupa juga saya berterima kasih kepada Partai Demokrat yang telah memberikan ruang aktualisasi dan kreasi untuk memperjuangkan aspirasi rakyat Indonesia,” ungkap politisi senior Partai Demokrat ini.

Menurut Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini, parlemen memiliki fungsi krusial dalam pengambilan kebijakan, terlebih dengan musibah covid-19 yang masih berkepanjangan. Pemerintah bersama-sama dengan DPR harus memastikan berbagai skema jaring pengaman sosial sebagai strategi mitigasi kemanusiaan dan perekonomian nasional. Covid-19 adalah bencana nasional yang telah membuat kita semua menderita, ada banyak korban jiwa, ekonomi melambat, kemiskinan meningkat.

“Saya seringkali menyatakan perlunya atensi khusus untuk bantuan kemanusiaan, insentif bagi tenaga kesehatan, serta keberpihakan bagi koperasi dan UMKM. Pandemi covid-19 memukul semua kelompok masyarakat, terutama masyarakat ekonomi bawah. Ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah melalui serangkaian kebijakan afirmasi untuk memastikan kehidupan rakyat tetap berjalan dengan baik. Pemerintah juga harus memastikan prioritas terhadap hal-hal strategis kebangsaan sebagai fokus kebijakan,” kata Syarief.

Lebih lanjut Syarief mengambil contoh diskursus terkait amandemen konstitusi. Menurutnya, membuka keran amandemen sama dengan membongkar kotak pandora. Perkara Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) perlu dimatangkan terlebih dahulu, tidak tergesa-gesa, sebab ini berkaitan dengan kedudukan dan fungsi lembaga-lembaga negara. Kedudukan MPR dan Presiden, misalnya, konstitusi pasca amandemen telah menempatkan kedudukannya setara, sama-sama sebagai lembaga tinggi negara. Apakah penempatan PPHN ini mengubah konfigurasi kedudukan kedua lembaga negara ini? Apakah juga PPHN ini memiliki daya ikat bagi presiden?

“Saya berpandangan amandemen konstitusi haruslah disikapi dengan hati-hati, cermat, mengambil perspektif yang holistik. Apalagi di tengah kesusahan rakyat sekarang, wacana amandemen tentu layak dipertanyakan urgensinya. Mungkin akan lebih baik jika pembahasan hal-hal krusial kebangsaan ini dibahas pada saat dan situasi yang tepat. Yang terpenting sekarang bagaimana memastikan pandemi dapat tertangani dengan baik, kesehatan publik kembali membaik, ekonomi negara bangkit, dan kehidupan rakyat pulih,” tutup Syarief.(*)

Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas