TRIBUNNEWS.COM - Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 % harus mempertimbangkan juga ancaman penularan penyakit selain Covid-19. Aspek kebersihan lingkungan sekolah dan kesehatan siswa secara luas harus menjadi perhatian dalam proses belajar mengajar.

"Dengan level PPKM di banyak daerah yang semakin rendah, penyelenggaraan PTM 100 % di berbagai daerah pun sudah diterapkan. Munculnya indikasi kasus hepatitis akut yang menyerang anak-anak harus menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan dalam penerapan PTM 100 % ," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/5).

Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri (Mendikbudristek, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri) mengatur tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 yang turut mengatur pembelajaran tatap muka atau PTM 100 % .

Dalam SKB 4 menteri tentang PTM itu pada penyelenggaraan PTM dilaksanakan berdasarkan level pembatasan penyelenggaraan kegiatan masyarakat (PPKM) yang ditetapkan pemerintah pusat dan capaian vaksinasi Covid-19 pendidik dan tenaga kependidikan, serta warga masyarakat lanjut usia (lansia).

Menurut Lestari, dengan munculnya sejumlah indikasi kasus hepatitis akut yang menyerang anak-anak di sejumlah daerah, penyelenggaraan PTM 100 % harus mempertimbangkan faktor kesehatan secara luas.

Rerie, sapaan akrab Lestari menilai sejumlah faktor pendukung untuk memastikan keamanan para pendidik dan peserta didik dari penularan sejumlah penyakit saat PTM 100 % , harus menjadi perhatian serius.

Menurut Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, sosialisasi masif untuk membiasakan masyarakat, pendidik dan peserta didik hidup bersih dan sehat harus konsisten dilakukan.

Upaya pencegahan penularan sejumlah penyakit lewat membudayakan kebiasaan hidup sehat di tengah masyarakat, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus menjadi program nasional untuk mencegah berulangnya penyebaran sejumlah penyakit di tanah air.

Munculnya indikasi penyebaran penyakit pasca pandemi Covid-19, ujar Rerie, harus menjadi bahan evaluasi terhadap sejumlah upaya pemerintah dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat selama ini.

Rerie sangat berharap berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sejak dini harus dilakukan secara masif dan konsisten lewat sosialisasi kebiasaan hidup sehat dan program pemantauan kesehatan dan tambahan gizi sejak balita.

Menghidupkan kembali berbagai kegiatan pos layanan terpadu (Posyandu) di setiap RW dan desa untuk memantau kesehatan setiap balita, menurut Rerie, bisa menjadi salah satu cara untuk memperkuat kembali sejumlah faktor pendukung untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.(*)