TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama para Wakil Ketua MPR RI tengah mematangkan persiapan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2022.

Mengingat situasi pandemi Covid-19 sudah mulai terkendali, maka dalam pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2022 ini rencananya dilakukan sesuai konsep yang telah dimatangkan sejak tahun 2020 lalu.

Sesuai hasil rapat konsultasi pimpinan MPR dengan berbagai pimpinan lembaga negara seperti DPD RI, MA, MK, BPK, dan KY yang dilakukan pada tahun 2020 lalu baik, disepakati bahwa Sidang Tahunan MPR RI akan memfasilitasi para pimpinan Lembaga Negara menyampaikan laporan kinerjanya selama setahun terakhir secara langsung kepada rakyat melalui Sidang Tahunan MPR RI.

Untuk mematangkannya, dalam waktu dekat pimpinan MPR RI akan melakukan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR RI dan juga Presiden Joko Widodo serta para pimpinan Lembaga Negara lainnya.

"Sidang Tahunan MPR RI yang dihadiri anggota DPR RI sebagai representasi politik dan anggota DPD RI sebagai representasi daerah, sangat pas dijadikan tempat untuk memfasilitasi pimpinan Lembaga Negara dari mulai Presiden, MPR RI, DPR RI, DPD RI, MK, MA, BPK, dan KY, dalam menyampaikan laporan kinerjanya selama setahun terakhir kepada rakyat," ujar Bamsoet usai memimpin Rapat Pimpinan MPR RI, di Jakarta, Selasa (21/6/2022).

"Jadi dalam forum tersebut, MPR RI juga melaporkan kinerjanya selama setahun terakhir. Penilaian terhadap laporan berbagai lembaga negara sepenuhnya diserahkan kepada rakyat, bukan kepada MPR RI. Pelaksanaanya tidak berarti para pimpinan lembaga negara bertanggungjawab kepada MPR RI, melainkan tetap bertanggungjawab secara langsung kepada rakyat."

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarif Hasan, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, penyampaian laporan kinerja tahunan lembaga negara secara langsung kepada rakyat melalui Sidang Tahunan MPR RI bukan hanya menjadi legacy MPR RI secara kelembagaan.

Melainkan juga menjadi legacy bangsa Indonesia dalam peningkatan sistem akuntabilitas penyelenggaraan ketatanegaraan yang sejak dulu digagas oleh Bapak Empat Pilar MPR Almarhum Taufiq Kiemas.

"Melalui Sidang Tahunan MPR RI, rakyat bisa mendengar dan mengetahui apa saja yang sudah dijalankan berbagai lembaga negara dan juga lembaga kepresidenan selama setahun terakhir. Sehingga bisa mewujudkan transparansi dan akuntabilitas serta mendewasakan pembangunan demokrasi. Sekaligus dijadikan ajang bagi lembaga negara dan kepresidenan untuk unjuk prestasi kepada rakyat," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, menghadapi tahun Pemilu 2024 yang sudah semakin dekat, Pimpinan MPR RI akan kembali memasifkan silaturahmi kebangsaan ke berbagai organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan.

Mengajak berbagai kalangan menjaga Pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi rakyat, jangan terprovokasi oleh berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab yang ingin menjadikan Pemilu 2024 sebagai ajang memecah belah bangsa.

"Silaturahim Kebangsaan juga diperlukan agar MPR RI bisa tetap membumi di berbagai kalangan. Menjadi Rumah Kebangsaan yang menjaga kemajemukan bangsa, pengawal ideologi Pancasila, serta penegak konstitusi dan kedaulatan rakyat. Menjadi benteng bagi tetap berdirinya NKRI," pungkas Bamsoet. (*)