TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam menyambut peringatan ke-76 Hari Bhayangkara Tahun 2022 mengangkat tema 'Polri Presisi Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh'.

Menegaskan bahwa Polri selalu seiring sejalan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam memulihkan ekonomi nasional, khususnya pasca terkendalinya pandemi Covid-19.

"Sinyal pemulihan ekonomi nasional menunjukan prospek yang semakin baik di awal tahun 2022. Antara lain ditunjukan dengan Indeks Keyakinan Konsumen di level optimis 113,10, pertumbuhan impor bahan baku tercatat sebesar 29,98 persen (year-on-year) dan barang modal sebesar 20,98 persen (year-on-year), serta berlanjutnya Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur di level ekspansif 51,2 poin. Pertumbuhan ekonomi tercatat melesat 5,01 persen (year-on-year) pada kuartal I/2022, terbaik di Asia Tenggara," ujar Pria yang akrab disapa Bamsoet saat diwawancarai Tim Divisi Humas Mabes Polri dalam rangka persiapan Peringatan ke-76 Hari Bhayangkara Tahun 2022 di Jakarta, Rabu (22/6/2022).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, selain karena gencarnya vaksinasi dan berbagai terobosan kebijakan di sektor ekonomi yang dilakukan Presiden Joko Widodo, semakin membaiknya pemulihan ekonomi nasional juga tidak lepas dari peran Polri yang menjaga keamanan dan kondusifitas bangsa.

Salah satunya dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan mengeluarkan Surat Telegram bernomor ST/1590/VIII/OPS.2./2021, yang menginstruksikan para Kapolda untuk memerintahkan Ditreskrimum dan Direskrimsus meningkatkan komunikasi, kolaborasi dan koordinasi dengan BPKP, Kejaksaan dan BPK di wilayah kerjanya masing-masing.

"Sehingga bisa menghindari tindakan penegakan hukum kontra produktif yang dapat menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Perintah tersebut bukan untuk melindungi tindakan kejahatan yang dilakukan pelaku usaha maupun birokrasi pemerintah. Melainkan untuk memastikan jajaran kepolisian turut mendukung percepatan perizinan berusaha guna menjaga iklim investasi dan memberikan rasa aman kepada para investor yang akan dan yang telah berinvestasi di berbagai daerah," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, dalam memulihkan perekonomian nasional sekaligus mewujudkan Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh serta meningkatkan peran Indonesia dalam kancah perekonomian internasional, pada tahun 2022 ini Indonesia sebagai pemegang kepemimpinan G-20 akan menyelenggarakan berbagai kegiatan.

Presiden Joko Widodo merencanakan menyelenggarakan 438 kegiatan selama Presidensi G20 Indonesia di sepanjang tahun 2022 yang tersebar di 25 kota lokasi di seluruh Indonesia.

"Diperkirakan dapat meningkatkan konsumsi domestik hingga Rp 1,7 triliun, penambahan PDB nasional hingga Rp 7,4 triliun, serta pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33 ribu di berbagai sektor. Beberapa fokus utama yang diangkat Presiden Joko Widodo adalah penanganan kesehatan yang inklusif, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi menuju energi berkelanjutan. Agar sukses dan berjalan lancar, butuh dukungan dari Polri," pungkas Bamsoet. (*)