TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --  Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, mengatakan, pemerintah menawarkan kompensasi kepada keluarga korban rusuh tragedi Mei 1998. Kompensasi tersebut berupa lowongan pekerjaan di sejumlah instansi pemerintah.

Menurut dia, kompensasi ini merupakan jalan terbaik saat ini dibandingkan terus mendesakkan mencari siapa yang bersalah atas kasus tersebut.

"Pemerintah sudah memberi persetujuan atas kompensasi kepada keluarga korban, misal memberi kesempatan luas untuk bekerja. Di kantor saya sendiri, Kementerian Hukum dan HAM, kalau mau bekerja, saya jamin bisa bekerja di Kementerian Kumham asal usianya masuk," kata Patrialis, sebelum rapat kerja dengan Komisi III DPR, Rabu (12/5/2010), di Gedung DPR, Jakarta.

Dengan memberikan kompensasi itu, pemerintah berpandangan, tidak perlu lagi mempersoalkan siapa pihak yang bersalah. "Apalagi yang bisa diberikan ke mereka. Itu jalan keluar untuk tidak lagi persoalkan apakah itu kejadian masa lalu yang harus kita orangnya (bersalah). Dalam dua tiga bulan ini, kami sedang mencari pegawai, jadi silahkan saja," ujarnya.

Selain itu, ia menambahkan, Kementerian Kesehatan diharapkan memberikan jaminan kesehatan bagi mereka yang sakit dan bermasa depan suram. "Itu kan lebih baik daripada mencari siapa orang yang bersalah," kata dia.

Salah satu korban Mei 1998, anggota Komisi III DPR, Desmon J Mahesa, menyambut baik kompensasi yang akan diberikan pemerintah. Dalam hal mewujudkan pengadilan HAM Adhoc belum dapat dilakukan, pemerintah memang perlu mengedepankan sisi kemanusiaan.

"Bukan cari siapa yang salah, siapa yang benar. Salah satu caranya ya memberikan kompensasi keluarga korban. Harus ada pengayoman terhadap keluarga korban. Kompensasi memang salah satu yang diharap. Contohnya Yani Apri (salah satu korban hilang), punya 2 anak, bagaimana sekolahnya? Selain itu, Yani juga tempat orang tuanya bergantung. Ini harus jadi perhatian pemerintah," kata anggota Fraksi Partai Gerindra ini. (*)