TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam pidato kenegaraan di Gedung MPR/DPR, Senin (16/8/2010) Presiden SBY mengatakan, aspek demokrasi ditempatkan sebagai pilar kedua.

Presiden juga menegaskan demokrasi harus mencerminkan keseimbangan antara kebebasan dan penghormatan terhadap supremasi hukum demi stabilitas. Juga membangun sistem politik yang ideal untuk perkuat sistem presidensial.

"Saya tegaskan bahwa masyarakat mulai meragukan proses demokratisasi, karena kebebasan selalu dibayangi ancaman kekerasan. Rakyat mulai ragu karena penegak hukum terkesan memberi toleransi terhadap pelaku kekerasan yang anti-demokrasi. Contoh kasus terkini adalah penganiayaan aktivis ICW dan ancaman bom Molotov terhadap majalah Tempo, maupun penggiat HAM," kata salah seorang angggota Komisi III DPR --membidangi masalah hukum dan HAM -- , Bambang Soesatyo kepada wartawan,

"Bahkan ada anggota DPR yang diusir ketika akan menyerap aspirasi dari kelompok masyarakat yang merasa teraniaya. Apa ini bagian dari demokrasi," Bambang mempertanyakan.

Lalu, kata Bambang, pilar ketiga tentang keadilan. Ini berarti  menilai aspek tentang penegakkan hukum.

"Ada banyak contoh kasus yang menggambarkan ketidakadilan. Bahkan DPR sekali pun merasa tidak diperlakukan dengan adil karena Skandal Century tidak ditangani sebagaimana mestinya," ujar Bambang.