TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden SBY memastikan menolak wacana yang disampaikan oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat Bidang Infokom, Ruhut Sitompul terkait wacana amandemen memperpanjang masa jabatan Presiden lebih dua periode.

"Setiap orang boleh punya pemikiran, tapi jangan berhianat. Untuk kepentingan pribadi yang diubah undang-undangnya, peraturan pemerintah, peraturan presiden, apapun. Kita tidak ingin. Apakah etis, seorang pejabat yang mau berakhir (masa jabatannya) dikasih saluran barangkali, meski dipilih secara demokratis, tapi tolong ditimbang-timbang, kepantasan, kepatutan dan etika," kata Presiden dalam pidatonya memperingati Hari Konstitusi di Gedung DPD/MPR, Rabu (18/8/2010).

Ia menegaskan, kekuasaan, apalagi besar kekuasaan itu, cenderung dalam penyelewengan dan penyimpangan. Makin besar, makin absolut kekuasaan ditangan seseorang, itu makin besar godaannya.

"Godaannya makin besar untuk dilakukan penyalahgunaan. Oleh karena itu, amandemen perubahan ke satu, kedua, ketiga, dan ke empat dalam UU Dasar kita, apapun istilahnya, kalau kita pahami, merampungkan kekuasaan Presiden," tandas Presiden.

Setelah enam tahun menjadi Presiden, SBY mengaku, kontrol dan keseimbangan semakin baik. Tidak lagi, semua berada di tangan Presiden.

"0leh karena itu, kalau ada fikiran dari siapapun, apakah mungkin masa jabatan itu diubah, tidak perlu ada pembatasan, maka seorang SBY, saya kira sependapat untuk menolak dan menentang fikiran-fikiran seperti itu," Presiden menandaskan.