TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Presiden SBY  beberapa waktu lalu yang mengibaratkan keistimewaan Yogya sebagai bentuk monarki, dianggap telah menyakiti seluruh masyarakat Yogyakarta. Pernyataan presiden, sudah tentu memiliki konsekwensi kepada merosotnya citra Partai Demokrat.

"Pernyataannya telah menyakiti keraton dan masyarakat Yogya. Tentu hal tersebut akan berkonsekuensi pada merosotnya citra SBY sbg Presiden di mata kesultanan dan Rakyat Yogya. Yang secara politik berarti bakal menggerus dukungan presiden dan Partai Demokrat," kata politisi PDI-P yang tak lain anggota Komisi II DPR Arief Wibowo kepada tribunnews, Selasa (30/11/2010).

Istilah monarki yang dipakai Presiden SBY terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, menurut Arief, tentu saja menuai kontroversi. SBY dinilai seakan telah melupakan sejarah Yogyakarta.

"Saya kira  SBY sebenarnya sangat paham sejarah keistimewaan Yogya. Nah, yang harus dijelaskan oleh SBY adalah mengapa keistimewaan Yogya hendak dikurangi? Karena jika menggunakan argumentasi UU Pemerintahan Daerah dan demokrasi, saya kira tidak kuat. Saya menduga ada persoalaan serius diantara keduanya," kata Arif.