TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perihal monarki saat menyinggung keistimewaan Yogyakarta, membuat Partai Golongan Karya (Golkar) terkejut. Namun demikian, Golkar tetap berpraduga baik atas pernyataan SBY ini.

"Kami juga agak terkejut dengan pernyataan Pak presiden mengenai istilah monarki," kata Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (1/12/2010).

Menurutnya, Partai Golkar menanti penjelasan lengkap gagasan Presiden Yudhoyono perihal monarki yang dikaitkan keistimewaan Yogyakarta. "Mungkin presiden belum lengkap menjelaskan gagasannya mengenai ini," ujarnya.

Wakil Ketua DPR RI ini mengemukakan, Partai Golkar sendiri sudah menanti dua bulan usulan draft pemerintah melalui Mendagri Gamawan Fauzi.

"Kalau nantinya draft RUU tersebut dari pemerintah isinya itu menghilangkan keistimewaan DIY, posisi fraksi Partai Golkar jelas akan tolak itu," terangnya seraya menyatakan, fraksi Golkar berkeinginan, dan berkepentingan dengan peran dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII.

"Sejogjanya negara tetap mempertahankan predikat keistimewaan bagi Yogyakarta. Keistimewaan inilah yang kemudian akan kita bangun secara kebersamaan," imbuhnya. "Itu sama sekali nggak ada hubungan dengan kerajaan atau monarki."

Priyo mendorong, pemerintah memberi penjelasan atas pernyataan monarki tersebut. "Saya usulkan pemerintah jelaskan, sejauh Sultan dan Paku Alam masih sehat, mestinya kita hargai sejarah yang sudah ada," sergahnya.