TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik, yang tak lain  peneliti dari Lembaga Survey Indonesia (LSI), Burhannudin Muhtadi,  mengungkapkan, secara kasat mata kondisi saat ini, dipastikan popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di mata rakyat Yogyakarta menurun drastis.

Analisis  ini diyakininya,  meski belum ada survey resmi yang dilakukan terkait hal ini.

"Secara kasat mata, mungkin saja ada efek penurunan popularitas Presiden SBY. Akan tetapi, apakah turun atau tidak tentunya harus disurvey terlebih dahulu,  harus diteliti dulu secara empiris, penilaian tidak didasarkan asumsi-asumsi. Kalau berdasarkan asumsi sederhana, memang mungkin saja popularitasnya turun," kata Burhanuddin Muhtadi, kepada Tribunnews, Minggu (5/12/2010).

Dikatakan Burhanudin, draft  rangcangan Undang-undang (RUU) Keistimewaan Yogyakarta, kemungkinan akan dijadikan bergaining politik oleh partai-partai yang tergabung dalam Setgab Koalisi, atau Setgab partai pendukung pemerintah.

Melihat kondisi terkini, kata Muhtadi, baru Demokrat yang menunjukkan dukungannya terkait salah satu isi dalam draft Yogya yang menginginkan gubernur Yogyakarta dipilih secara langsung. Bukan tidak mungkin, partai-partai lain di Setgab akan melakukan pergeseran.

"PAN saya lihat mulai melakukan pergeseran. Tetapi kan, kalau hanya bermodalkan Demokrat dan PAN saja, tidak cukup kuat untuk meloloskan draft RUU Yogyakarta itu untuk kemudian disetujui. Demokrat, tentu saja membutuhkan dukungan partai-partai yang lain. Kalau kita mencermati lebih mendalam, partai-partai saat ini cenderung cari aman," katanya.

Mencari aman yang saya maksud adalah,  mereka (partai-partai), tidak seratus persen menolak RUU Yogyakarta. Akan tetapi, meminta pemerintah untuk mencari jalan tengah agar draft yang akan difinalisasi bisa diterima masyarakat Yogyakarta.

Jalan tengah semacam ini, menjadi bagian dari partai-partai untuk menutupi motif kalau mereka misalnya berubah pikiran. Watak fraksi-fraksi di DPR sangat oportunis sehingga mungkin akan terjadi kompromi politik," ujar Muhtadi lagi.

Sementara itu, Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan  (PPP) Irgan Chairul Mahfiz, menuturkan, sampai saat ini belum ada agenda pembicaraan yang dilakukan di Setgab koalisi yang membahas secara khusus terkait draft RUU Keistimewaan Yogyakarta yang akan diserahkan ke DPR dalam waktu dekat.

PPP, secara tegas, kata Irgan, akan berbeda pendapat dengan Demokrat bila tetap memaksakan dalam draft itu posisi gubernur Yogyakarta dipilih secara langsung.

"Posisi kami tidak akan berubah. Kami menginginkan agar posisi gubernur Yogyakarta ditetapkan. Sikap kami ini juga bagian dari sikap melindungi sejarah  Yogyakarta.

Kami tidak akan melupakan sejarah Yogyakarta.  Kami siap berbeda pendapat dengan Demokrat karena tak semuanya yang dibahas di Setgab, semua partai  pendukung pemerintah harus setuju usulan pemerintah."

"Kami juga punya syarat,  bila penetapan itu nantinya disetujui, pemilihan secara langsung ditolak, maka Sri Sultan atau siapapun tidak boleh berpolitik. Karena kalau berpolitik, sama saja menguntungkan partai politik tertentu," kata Irgan lagi.