Saat peringatan malam Satu Suro 1432 Hijriah pun warga Yogyakarta mengisi ritual tahunan itu diselingi kidung keistimewaan sebagai bentuk keinginan agar DIY tetap istimewa, Sultan tetap gubernur, Sri Pakualam menjadi wakil gubernur seperti sekarang ini.

Terkini, Prabukusumo wakil rakyat dapil DIY di partai Demokrat mengundurkan diri. Adik Sultan HB X tersebut mundur dari Demokrat setelah melihat RUU Keistemewaan DIY dinilai memposisikan Parardhya (Sri Sultan dan Sri Pakualam) dibatasi kekuasaannya dalam pemerintahan DIY sendiri.

Sultan Yogyakarta dan Adipati Paku Alam yang diposisikan sebagai Parardhya hanya sebatas menyetujui maupun menolak bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Berwenang memberi arahan tentang kebijakan dan penetapan kelembagaan pemerintah Provinsi DIY di bidang pertanahan, penataan ruang dan kebudayaan.

Disamping itu, Parardhya juga berwenang menyetujui maupun menolak Rancangan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) yang telah disetujui Gubernur bersama DPRD DIY. Dinilai sangat blunder dengan UU No 3/1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan mundurnya Prabukusumo itu, berarti Demokrat hanya punya Roy Suryo dari dapil DIY.
Menanggapi mundurnya Prabukusumo itu, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyayangkan namun tetap menghormati keputusan politiknya.

"Jika benar Mas Prabukusumo mundur dari PD, sebagai sahabat dan Ketum saya menyayangkan. Tetapi saya menghormati pilihan politiknya itu. Saya yakin silaturrahim dan persahabatan akan tetap terjaga baik. Selama ini saya merasa dekat dengan Mas Prabu. Tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Prabu atas kerja dan dedikasinya yang 5 tahun memimpin DPD PD DIY. Semoga Mas Prabu sukses selalu,"  kata  Anas melalui twitternya dengan account anasurbaningrum.

Di twitter pun ramai dibahas terkait hal ini. Ada yang turut sedih karena mengusik keistimewaan DIY justru menjadi blunder politik Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua dewan pembina PD.  Dan bukannya tidak mungkin, suara Demokrat akan tipis di Yogyakarta di pemilu 2014 mendatang.

Bahkan akan ada dampak politis dari komunitas Jawa tidak hanya Yogyakarta yang akan membuat Demokrat gembos.

Tapi bagi Anas, berpartai adalah sukarela. Bisa masuk dan aktif tetapi juga bisa berhenti. Tidak ada halangan apapun. (*)