TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Upaya kesepahaman Sekretariat Gabungan (Setgab) partai politik pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Wakil Presiden Boediono perihal keistimewaan Yogyakarta mendapat perlawanan dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Pembicaraan setengah kamar dianggap merugikan masyarakat Yogyakarta yang menghendaki Sultan Hamengku Buwono X selaku Gubernur dilakukan melalui mekanisme penetapan.

"Jangan urusan bangsa, negara dan rakyat ini diselesaikan dengan mengabaikan aspirasi rakyat. Saya lebih menekankan kawan-kawan ini, tetap mengedepankan hati nurani," ucap Wakil Ketua Fraksi Partai Hanura Syarifudin Sudding di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (10/12/2010).

Persoalan keistimewaan Yogyakarta, menurut Sudding, masalah yang sensitif di warga Yogyakarta. Apalagi, melihat sejarah yang telah ditorehkan DI Yogyakarta untuk menggapai kemerdekaan RI.

"Jangan melupakan sejarah. Saya tidak setuju Gubernur Yogyakarta dilakukan pemilihan. Saya condong, kebiasan di Yogya dipertahankan untuk memelihara kondisi daerah yang kondusif," ujarnya.

Kamis malam (9/12/2010), pimpinan parpol dan fraksi parpol mengikuti rapat Setgab. Bertempat di kantor Setgab, Jalan Diponegoro 43, rapat Setgab diikuti Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Turut hadir pada acara itu, yakni Ketua Harian Setgab sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarifuddin Hasan, Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy, dan Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar.

Anggota Komisi Hukum DPR RI ini menilai, upaya memaksakan pemilihan untuk posisi gubernur Yogyakarta lebih bernuansa politik belaka. Ada upaya memasukkan kader partai untuk menjadi orang nomor wahid di Yogyakarta.

"Mereka ini tidak menghendaki Sultan sebagai gubernur, karena itu ingin merubah RUU Keistimewaan Yogyakarta dengan menafikkan segala macam sejarah, dan keinginan masyarakat Yogya," imbuhnya. "Saya kira upaya-upaya ini mesti diawasi."