TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP PDI Perjuangan  menyarankan kepada keluarga besar Kesultanan Yogyakarta untuk tidak ikut politik praktis. Sikap ini, juga ditunjukkan kepada almarhum Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang tak pernah ikut berpolitik.

"Lebih baik menjadi pengayom saja. Hamengkubuwono IX apakah pernah berkampanye untuk Golkar? Turun ke bawah? Seingat saya ya, ndak. Apalagi, hampir 20 persen tanah keraton Yogya di Jawa Tengah. Gajah Mada juga milik Keraton Yogya. Tanah di Kotamadya Semarang juga punya Kesultanan," kata Tjahjo Kumolo, Jumat (10/12/2010).

Ide agar keluarga Sri Sultan netral, kata Tjahjo,juga sudah diungkapkan oleh senior PDI Perjuangan, Taufik Kiemas.

Jadi, siapapun gubernur nantinya (dari Kesultanan Yogya), ya netral. Kalau kita menangkap yang dikatakan istri Sultan, meski menjadi hak politik, sebaiknya kan Sultan menjadi milik masyarakat Yogyakarta. Masyarakat Yogya dalam konteks, orang yang pernah sekolah di Yogya, bukan orang Yogya, juga merasa memiliki," katanya.

"Pak Taufik pernah sekolah di Yogya, merasa memiliki Yogya. Yogyakarta itu kan Indonesia mini," papar Tjahjo.