TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berusaha mencari jalan tengah untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keistimewaan Yogyakarta.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar di komplek parlemen, Jumat (10/12/2010). Menurutnya, saat ini adalah era demokrasi. Untuk itu, Pemerintah Pusat harus memahami keistimewaan Yogyakarta, begitu juga sebaliknya Yogyakarta harus memahami Pemerintah Pusat.

"Untuk pemilihan Gubernur Yogyakarta cukup dipilih DPRD saja, tidak dipilih secara langsung, Bila hanya Sultan yang mencalonkan menjadi Gubernur, tidak ada yang lain, sudah, presiden tetapkan saja Sultan sebagai gubernur Yogyakarta, tidak perlu dipersulit," paparnya.

Saat ini RUU Keistimewaan Yogyakarta menjadi polemik di masyarakat terkait penentuan penetapan atau pemilihan gubernur. Perbedaan pandangan membuat situsasi politik menjadi menghangat, apalagi seteleh adik Sri Sultan Hamengku Buwono X, Prabukusumo mengundurkan diri dari Ketua DPD Yogyakarta Partai Demokrat.

Tetapi polemik tersebut akan terus berlangsung panjang, karena sampai saat ini pemerintah masih belum memberikan draf RUU kepada DPR. Isi yang kontroversial dalam RUU yang disusun pemerintah adalah menjelaskan bahwa Gubernur DI Yogyakarta dilakukan dengan jalan dipilih.

"Itu kan RUU yang diusulkan pemerintah, kalau kita belum tentu seperti itu," ujar Hasrul.(*)