TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kamis pekan kemarin, adik Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gusti Haryo Prabukusumo mundur secara resmi dari Partai Demokrat. Prabukusumo menyetor surat pengunduran diri, dan kartu tanda anggota PD kepada anggota Majelis Pertimbangan Daerah DPD PD DIY, Djoko Suwindi. Langkah Prabu ini diikuti sejawatnya Faraz Umaya, Wakil Ketua DPD PD DIY, dan Lulu D Budiharjo, Wakil Sekretaris DPD PD DIY.

Atas sikap politik Prabukusumo tersebut, DPP Partai Demokrat segera mengambil langkah. Sehari setelah mundur, DPP Partai Demokrat menggelar rapat harian. Rapat membahas pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Partai Demokrat setelah ditinggalkan Prabukusumo.

Sejumlah kader tulen Partai Demokrat pun masuk nominasi sebagai pengganti Prabukusumo. Wakil Sekjen DPP PD Saan Mustofa, Wakil Sekjen DPP PD Angelina Sondakh, Wakil Sekjen DPP PD Ramadhan Pohan, dan Sekretaris DPD Partai Demokrat DIY Agus Bastian, menjadi kandidat yang diperhitungkan.

Namun melalui perdebatan panjang, Angelina Sondakh yang kini duduk di Komisi X DPR RI,  akhirnya dinilai layak untuk menduduki posisi Plt Ketua DPD Partai Demokrat untuk DI Yogyakarta.

"Angelina ini punya kapasitas, dan kapabilitas untuk memobilisasi kekuatan internal partai Demokrat," kata Saan Mustofa di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/12/2010).

Saan menjelaskan, Angelina dianggap tepat karena mengenal kultur masyarakat Jawa, terutama DI Yogyakarta. "Dia inikan dapilnya di Jawa Tengah. Jadi cukup memahami," ungkapnya.

Angelina Sondakh merupakan Putri Indonesia 2001. Biasa disapa Angie, perempuan bersuami Politisi Partai Demokrat Adjie Massaid ini merupakan anggota DPR dari dapil VI Jawa Tengah.

Kendati demikian, Saan yang juga Sekretaris Fraksi Partai Demokrat ini mengemukakan, tugas Angelina terbilang berat. Pasalnya, di tengah-tengah kontroversi keistimewaan Yogyakarta, Angelina diminta untuk menggelar musyawarah daerah Partai Demokrat di Yogyakarta. "Musda kita harapkan 22 Desember. Maka itu, dia menyiapkan segala sesuatu terkait Musda," jelasnya seraya memastikan rapat penjajakan menuju musda Yogyakarta berlangsung pada Senin (13/12).

"Tugas dia itu sampai terselenggaranya musda, sampai ada ketua DPD baru, ya kalau musda sampai 22 Desember ya, dia menyiapkan segala sesuatu terkait musda," imbuhnya.

Senin (13/12) kemarin, DPD Partai Demokrat DI Yogyakarta menjalani rapat internal. Demokrat sendiri belum memutuskan sikap. Alasannya, draf RUU Keistimewaan Yogyakarta tak kunjung datang dari pemerintah.(*)