TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kendati sikap koalisi partai politik penyokong SBY-Boediono berseberangan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Keistimewaan Yogyakarta, Ketua harian Setgab Koalisi Aburizal Bakrie menengarai, perbedaan sikap tersebut akan berakhir pada satu sikap yang padu.

"Setgab nanti akan satu dengan sikap pemerintah. Nah, ini yang akan kita lihat," kata Aburizal Bakrie usai rapat kerja Fraksi Partai Golkar di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (16/12/2010).

Menurut mantan Menko Kesra ini, parpol peserta Setgab koalisi telah memberikan masukan berharga untuk pemerintah atas RUU Keistimewaan Yogyakarta.

"Semua partai di dalam setgab sudah memberikan masukan-masukan, dan kita masih belum mendapatkan draf akhir dari pemerintah," ucapnya.

Setelah mendapat draf RUU Keistimewaan Yogyakarta, lanjut Ical, Setgab nanti akan melihat perubahan yang dilakoni pemerintah.
"Yang penting tidak melanggar UUD 1945," ungkapnya seraya menyatakan, sepatutnya sikap pemerintah dan DPR ditentukan sendiri tanpa tekanan dari daerah.
"Sikap daerah-daerah akan menjadi masukan bagi pemerintah dan DPR untuk membuat keputusan, tapi tidak bisa kalau semua daerah di kemudian dibiarkan untuk mendikte keputusan DPR dan pemerintah. Maka mau kemana negara ini," imbuhnya.

Ical menambahkan, DPP Golkar hingga kini belum menetapkan pilihan apakah menggunakan mekanisme penetapan atau pemilihan untuk memperoleh gubernur DI Yogyakarta.

"Sekarang adalah kalau (mekanisme) UUD dipertahankan, yang satu juga dipertahankan. Misalkan mempertahankan yang satu dipilih sebagai gubernur, dan yang kepala kepala daerah ditetapkan," terangnya. "Jadi kita sekarang ingin mendengarkan, ingin melihat inisiatif dari pemerintah," sergahnya.

Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto menegaskan, Setgab koalisi berencana menampung semua aspirasi terkait RUU Keistimewaan Yogyakarta.

"Kita sepakat memberi perhatian kepada kepentingan pemerintah, dan kepentingan sultan. Seluruhnya juga sepakat pendekatan terhadap keluarga sultan dan masyarakat Yogya," kata Setya yang juga duduk selaku anggota Komisi III DPR RI.(*)