TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan ditertawakan oleh rakyat jika keputusan yang telah dibuat melalui berbagai rapat kerja yang panjang sampai dengan pengambilan keputusan lewat Sidang Paripurna mengenai gedung baru dibatalkan.

Berbagai manuver anggota DPR yang menolak gedung menurutnya justru menggambarkan ketidakpahaman anggota tersebut akan mekanisme proses demokrasi dan oleh karena itu tidak akan mempengaruhi opini rakyat mengenai diperlukannya gedung baru tersebut.

"Rakyat sudah cerdas dan tidak bisa dibohongi dengan langkah-langkah anggota DPR yang tidak konsisten dengan keputusan bersama yang telah dibuat. Kita akan ditertawakan rakyat jika rencana membangun gedung baru yang menjadi kebutuhan DPR dibatalkan," ujar Anggota Komisi V Fraksi Demokrat, Mulyadi saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/4/2011).

Menurut Mulyadi, anggota DPR yang tidak konsisten tentu akan dinilai rakyat tidak paham dengan hasil keputusan paripurna yang mengikat dan kalaupun sekarang menolak, rakyat juga akan berpikir penolakan itu karena ketidakpahaman mereka.

Selain gedung baru DPR, lanjut Mulyadi, saat ini lembaga legislatif sangat memerlukan minimal 5 orang staf ahli yang artinya untuk 560 orang anggota total dibutuhkan sekitar 2500 staf.

Mengenai harga yang kemahalan yang dikeluhkan oleh anggota-anggota DPR tidak usah diperdebatkan, karena semua bisa dilakukan proses evaluasi.