TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan konflik politik yang terjadi di Malaysia. Namun Pemerintah Indonesia belum akan melakukan upaya evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI), yang berada di Malaysia.

"Tidak ada masalah, karena sejak awal Pemerintah Indonesia sejak awal sudah mengimbau untuk menghindari tempat-tempat berkumpulnya massa," tutur Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa kepada wartawan di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Minggu (10/7/2011).

Pemerintah Indonesia, menurutnya, terus memantau perkembangan konflik politik di Malaysia, dan berkeyakinan Pemerintah Malaysia dapat mengelola konflik tersebut dengan bijak.

"Pemerintah Indonesia, mengikuti dengan seksama. Kita punya keyakinan pemerintah dan rakyat Malaysia, dengan baik mengelola masalah ini dengan bijak, sehingga apa yang terbaik bagi masyarakat dan pemerintah dapat tercapai," katanya.

Konflik politik di Malaysia akhir-akhir ini semakin memanas. Otoritas Malaysia, kemarin, membubarkan aksi demonstrasi kelompok Gerakan Bersih 2.0.

Setidaknya sebanyak 1.500 orang ditangkap, dan 16 orang menderita luka ringan ketika diamankan oleh otoritas Malaysia. Diantara mereka yang ditangkap, terdapat sejumlah tokoh oposisi Malaysia, seperti Maria Chin Abdullah, Komite Gerakan Bersih 2.0, Tian Chua, Nurul Izzah Anwar, Fuziah Salleh, People’s Justice Party (PKR), Mohamad Sabu, Mahfuz Omar, serta Salahuddin Ayub, the Pan Islamic Party (PAS).

Gerakan Bersih 2.0 meminta Pemerintah Malaysia melangsungkan Pemilihan Umum ulang di Malaysia yang bersih. (*)