TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah pusat kembali mengalokasikan anggaran untuk pemerintah daerah melalui dana transfer daerah. Untuk tahun 2012 dana transfer daerah yang dialokasikan pemerintah pusat mencapai Rp 464,4 triliun.

Alokasi anggaran transfer ke daerah tahun 2012, dialokasikan masing-masing untuk dana perimbangan sebesar Rp 394,1 triliun, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian sebesar Rp 70,2 triliun.

Alokasi dana perimbangan itu terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 98,5 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 269,5 triliun, dan Dana Alokasi Khusus atau DAK yang mencapai Rp 26,1 triliun.

"Dana bagi hasil, kita sempurnakan alokasi perhitungan dan penetapannya agar lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat membacakan nota keuangan RAPBN 2012, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2011).

Untuk DAU yang dijadikan instrumen pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, jelas SBY, harus benar- benar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi kesejahteraan rakyat.

"Kita juga harus meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimum. Demikian pula DAK, yang kita rencanakan untuk dapat membantu daerah- daerah berkemampuan fiskal rendah, harus betul-betul dapat dimanfaatkan seefektif mungkin untuk mendanai penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat," ungkapnya.

Tahun depan, pemerintah pusat juga menyediakan untuk Provinsi Papua Rp 3,8 triliun, Papua Barat Rp 1,6 triliun, dan Aceh Rp5,4 triliun. Selain diberikan dana otonomi khusus, kepada Provinsi Papua dan Papua Barat juga dialokasikan dana tambahan infrastruktur sebesar Rp 1,0 triliun.

"Pada kesempatan yang baik ini, saya minta agar Dana Otonomi Khusus ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengejar ketertinggalan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi rakyat. Saya juga meminta agar dilakukan pengawasan yang lebih efektif," ungkapnya.