TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat menyatakan Nota Keuangan RAPBN 2012 yang disampaikan Presiden SBY cacat konstitusional karena tak berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Pidato Penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2012 di Gedung DPR RI, Jakarta, 16 Agustus 2011, kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa RAPBN 2012 disusun sesuai amanat konstitusi, disusun sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pada kenyatannya postur RAPBN 2012 tidak jauh berbeda dengan APBN-P 2011 yang mengandung catat konstitusional.

"Hal ini dapat ditunjukan dari besarnya belanja pegawai yang mencapai Rp 215,7 triliun atau meningkat Rp 32,8 triliun untuk 4,7 juta pegawai. Sementara anggaran kemiskinan yang notabene untuk 31 juta penduduk miskin, justru tetap dikisaran Rp 50 triliun," kata anggota Koalisi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat dari FITRA, Uchok Sky Khadafi, dlaam rilisnya, Minggu (17/8/2011).

Menurut Uchok, postur ini menggambarkan orientasi APBN yang lebih mengutamakan kesejahteraan aparat birokrasinya dibandingkan kesejahteraan rakyat miskinnya.

Reformasi birokrasi yang seharusnya mampu membuat belanja birokrasi semakin efisien justru terus membengkak setiap tahunnya. Begitu pula dengan anggaran kesehatan, meskipun menjadi prioritas, dalam RAPBN 2012, hanya dialokasikan Rp 14,4 triliun atau 1 persen dari belanja Negaraatau masih jauh dari amanat undang-undang sebesar 5 persen.

Selain itu belanja modal, dibandingkan belanja pegawai, hanya meningkat Rp 27,1 trilyun atau menjadi Rp 168,1 triliun. Sebesar 61 persen RAPBN 2012 tidak ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.