TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan meminta kepada pemerintah untuk transparan, menjelaskan kepada publik, menjelaskan berapa sebenarnya utang negara saat ini.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo menegaskan, yang ada saat ini, kesenjangan masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

"Beberapa program tidak berhasil, program lapangan tidak berhasil. Kesenjangan yang terjadi di Aceh masih cukup tinggi. Pemerintah harus fair, berapa hutang kita tidak disebutkan, hutang yang dikamuflase dengan penjualan obligasi, itu hutang negara tidak fair pemerintah sebutkan dong," kata Tjahjo Kumolo.

Berapa hutang yang dijual lewat sun, obligasi dan berapa persen yang sudah dikuasai asing yang kalau ditarik negara akan kolaps. "Kesimpulan umumnya, pemerintah harus mlakukan langkah-langkah yang progresif, revolusioner. Melakukan reformasi biirokrasi yang berani, melakukan reformasi kebijakan politik anggaran yang tuntas, mengoptimalkan potensi perpajakan yang ada.

Tjahjo mengingatkan pidato Presiden SBY pada saat pelantikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apa yang disampaikan SBY adalah utang presiden kepada DPR dan rakyat. "Dan itu harus dijawab oleh pemerintah selama 1 tahun ke depan," Tjahjo menegaskan.