TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi kembali mengingatkan, masalah Papua adalah masalah bangsa dan bukan sekadar masalah pemerintah. Ditegaskan, pemerintah bisa setiap saat berganti namun NKRI harus tetap selamat.

"Janganlah hendaknya kita tidak menyelamatkan Papua karena posisi sedang berseberangan dengan pemerintah," kata KH Hasyim Muzadi Selasa (01/11/2011).

Hasyim kemudian mengapresiasi pihak-pihak yang telah menyatakan keseriusannya mempertahankan Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Saya apresiasi Golkar yang tegas membela Papua dalam NKRI, dan seharusnya juga partai-partai yang lain. Dan tidak kurang pentingnya kepada  media tidak bisa berhenti pada sikap netral analitis saja, namun harus tegas pemihakannya kepada NKRI. Krisis Papua bukan bagian dari demokrasi liberal, namun bagian dari kehormatan bangsa," tuturnya.

Hasyim juga berharap, PBNU dan Muhamadiyah segera bersuara untuk membela Papua tetap dalam NKRI, karena pendiri bangsa ini kebanyakan dari NU dan Muhamadiyah. Momentum Papua ini, katanya lagi, dapat menjadi saringan dan alat ukur, mana yang berpihak kepada NKRI dan yang berpihak ke asing karena kepentingan pragmatis dan sifat inlander (mental terjajah).

"Dan harapan kita semua umat beragama, bergerak untuk kepentingan Indonesia dan tidak terjebak membela politik trans nasional yang menggunakan agama," ujar Hasyim.

Penyebab gejolak di Papua, lanjut Hasyim, adalah  embrio sparatisme yang sudah ada semenjak proklamasi, lambatnya penanganan pemerintah pusat,  Infiltrasi asing yang luar biasa dan terus menerus, dan pada masa reformasi justru penangnan tidak intensif bersamaan dengan liberalisasi demokrasi, serta  Kolonisasi global dari barat belakangan ini meningkat  setelah perang dingin.

"Sedangkan penanganannya harus serentak, keamanan, kesejahteraan, serta diplomasi inernasional. Utamanya negara-negara yang  berkepentingan mengusai papua, dan civil society Indonesia harus bergerak membela NKRI agar mahkamah internasional tidak membenturkan rakyat Papua dengan  pemerintah melalui penggunakan tema HAM dan hukum internasional," tuturnya.

"Kalau sampai Papua merdeka, maka, yang berkuasa adalah pihak asing. Oleh karena itu, masyarakat agama di Papua jangan terprovokasi sparatisme," Hasyim kembali mengingatkan.