TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polri akan membentuk tim khusus untuk menelusuri pemberian dana 14 juta Dolar Amerika Serikat (AS) dari PT Freeport Indonesia kepada polisi yang mengamankan aset tambang mereka di Papua.

"Itu akan segera dibentuk, itu pasti," kata Kadiv Humas Polri, Irjen (Pol) Saud Usman Nasution, di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (1/11/2011).

Untuk mengetahui adanya aliran dana tersebut, penelusuran pihak Polri akan dilakukan dengan meminta klarifikasi dari PT Freeport, pejabat Polda Papua, serta polisi yang bertugas mengamankan aset PT Freeport di Papua.

"Kami harus cek dulu dari Freeport, bagaimana sih, kami lihat data-datanya, ke mana saja, siapa saja, kapan dan juga untuk apa sih dana itu," ujarnya.

Dari klarifikasi itu, diharapkan ada titik terang mengenai ada tidaknya pidana yang terjadi, termasuk tindak pidana korupsi.

Hal itu adalah sejumlah rencana Polri, dan langkah yang telah dilakukan baru sebatas meminta data aliran dana ke PT Freeport perihal pemberian dana yang diakui hingga 14 juta Dolar AS tersebut.

Sayang, langkah awal ini pun belum mendapat respon positif dari pihak PT Freeport. Sebab, pihak PT Freeport belum juga menyerahkan data yang diminta tersebut.

Menurut Saud, pengakuan PT Freeport yang memberikan dana 14 juta Dolar AS sebagai dilansir melalui situs resmi, tidak bisa dijadikan pembenaran. "Kalau di situs itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu kan bisa saja Anda munculkan macam-macam kan. Boleh enggak? Kami ini harus jelas surat resmi dari pada institusi yang bersangkutan, dari perusahaan yang bersangkutan, karena kami kan penegak hukum," paparnya.

Saud enggan menjawab perihal pengakuan Ketua KPK Busyro Muqoddas yang menyatakan pemberian dana PT freport ke Polri tersebut berpotensi gratifikasi. "Silahkan tanya KPK. Saya tidak mau mengomentari kalau ada hal tersebut," katanya.