Bambang Soesatyo: Tahun Depan Kasus Century akan 'Meledak'
Tahun 2011 dianggap sebagai tahun kelam kemanusiaan. Tahun tersebut juga dinilai sebagai tahun penjungkirbalikkan hukum untuk kepentingan
Penulis: Rachmat Hidayat
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tahun 2011 dianggap sebagai tahun kelam kemanusiaan. Tahun tersebut juga dinilai sebagai tahun penjungkirbalikkan hukum untuk kepentingan kelompok tertentu.
Politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menilai tidak ada perubahan yang berarti memasuki tahun 2012.
"Hampir tidak ada celah untuk terjadinya situasi hukum yang kondusif. Imbas politik sandera yang terjadi selama pemerintahan SBY-Boediono sejak 2009 akan terus mewarnai hingga tahun depan. Tarik-menarik kepentingan elit akan terus meningkat yang berakibat mandeknya penegakan hukum," kata Bambang, Selasa (27/12/2011).
Bambang meyakini kasus korupsi besar yang terjadi tidak akan terselesaikan secara baik. Sikap ambigu dari pemerintah yang selalu mengembor-gemborkan penegakan hukum, tetapi pada kenyataannya tidak memposisikan diri sebagai panglima untuk pemberantasan korupsi. Kondisi seperti itu, ujar Bambang akan terus terjadi.
"Dinamika hukum yang terkesan saling sandera akan tetap dibiarkan. Tak aneh, bila kemudian kasus-kasus korupsi besar yang terjadi di 2011 akan terus menjadi batu sandungan pemerintahan SBY di 2012. Menurut saya, kasus Century di 2012 akan meledak menjadi lebih besar," kata Bambang Yakin.
Kekecewaan penanganan kasus Century dan hasil audit forensik BPK yang jauh panggang dari api, katanya lagi, akan berujung pada Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Dan bila itu terjadi, kegaduhan politik akan mengiringi pergantian pemerintahan SBY dengan pemerintahan baru.
"Di tahun 2012, kita berharap pimpinan KPK yang baru bisa menunjukkan keberanian melawan segala bentuk tekanan dan intervensi. Sebab, kecenderungan yang terjadi saat ini, ada kekuatan besar yg terus berupaya menghalangi penuntasan kasus-kasus besar yang melibatkan jantung kekuasaan," ungkapnya.
Presiden SBY juga harus benar menunjukan kemauan politik untuk tidak diskriminatif lagi dalam penegakan hukum. Diskriminasi perlakuan kasus hukum yang dimulai dari atas akan dicontoh oknum penegak hukum di lapangan.
"Kalau perilaku pimpinan 'sontoloyo', maka agenda penegakan hukum pasti akan tetap karut marut. Dan, tekad presiden dalam perang melawan korupsi, tetap dibaca publik sebagai 'perang-perangan' melawan korupsi," pungkas Bambang.
