TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden SBY dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) angkat bicara terkait 'badai' yang kini sedang melanda partainya. Tak lain, menyikapi atas beberapa kader yang diduga tersangkut masalah hukum yang kini sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selama ini, terungkap di media sejumlah nama yang terseret kasus Wisma AtlEt Palembang, Sumatera Selatan. Terlebih pascatertangkapnya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin sebagai tersangka. Dalam beberapa kali kesempatan, Nazaruddin menuding mantan sehabatnya, Anas Urbaningrum layak untuk dijadikan tersangka.

Tak hanya Anas Urbaningrum, sejumlah nama lain juga disebut, MenporA Andi Mallarangeng, adiknya Choel Mallarangeng, Angelina Sondakh--yang kini sudah dijadikan tersangka oleh KPK--, Mahyudin, Ketua Komisi X DPR yang tak lain anggota Fraksi Demokrat di DPR. Yang lain, Mirwan Amir, salah satu unsur pimpinan Banggar DPR yang juga kerap disebut keterlibatannya.

SBY menegaskan, terkait para kader Demokrat yang disebut-sebut, menunggu keputusan hukum KPK yang saat ini sedang berjalan.

"Menyangkut sedang diprosenya kader PD, saya percaya kepada KPK secara adil. Yang namanya akhir-akhir ini disebut-sebut di media massa, yang konon diduga melakukan tindak pidana korupsi, yang paling baik adalah, menunggu keputusan KPK. Itu keputusan sah dan adil," kata SBY saat berpidato disaksikan para pendiri Partai Demokrat di kediamannnya di Puri Cikeas, Jawa Barat, Minggu (5/2/2012).

"Saya menunggu sampai tuntasnya kasus hukum. Ada kegelisahan kader atas menurunnya suara DemokRat, Oleh karena itu, tak boleh pasif dan dibiarkan. Para petinggi Demokrat di daerah dapat melakukan penjelasan yang sebenar-benarnya, jangan pasif, jangan tiarap atas apa yang terjadi. Dengan demikian akan adil penilaian publik terhadap Demokrat," harap SBY.

Menurut SBY, proses hukumlah yang menentukan seseorang itu bersalah atau tidak. (tribunnews/yat)