TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan SBY dinilai harus mengambil kebijakan nonpopulis berupa menaikkan harga BBM bersubsidi. Keputusan tersebut dianggap krusial sebab jika harga BBM premium beroktan 88 tidak dinaikkan maka APBN 2012 babak belur.

"Dari awal saya sudah menyarankan pemerintah, membatasi subsidi dengan pengaturan rumit dan bisa sangat merepotkan ditingkat SPBU. Oleh karena itu, subsidi yang kurang tepat sasaran harus dibatasi dengan mengurangi subsidi atau menaikkan harga. Ini harus dilakukan, kalau tidak APBN kita babak belur, keberanian (pemerintah) diperlukan," ujar Anggota Komisi Energi DPR dari Fraksi Golkar, Syamsul Bahri, Rabu (29/2/2012).

Syamsul menyarankan penghematan subsidi BBM dialihkan membangun sektor infrastruktur, wajib belajar 12 tahun, dan menambah asuransi untuk kesehatan masyarakat.