Solidaritas Untuk Papua Sampaikan 9 Tuntutan ke Presiden
Sejumlah LSM yang tergabung dalam Solidaritas untuk Kemanusiaan Papua memberikan sembilan tuntutan kepada
Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
Editor: Anwar Sadat Guna
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nicolas Timothy
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah LSM yang tergabung dalam Solidaritas untuk Kemanusiaan Papua memberikan sembilan tuntutan kepada Presiden terkait kekerasan di Papua.
"Melihat perkembangan situasi yang semakin memburuk di Papua, kami menyerukan sembilan tuntutan," ujar Direktur Eksekutif ELSAM, Indri Saptaningrum dalam jumpa persnya membahas kondisi Papua di kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (15/6/2012).
Sembilan tuntutan yang ditujukan ke Presiden SBY yakni solidaritas mendesak Presiden untuk merealisasikan dialog Jakarta-Papua yang dijanjikan Presiden pada tanggal 9 November 2011 tanpa penundaan.
Solidaritas mendesak seluruh institusi pemerintah untuk menghentikan stigmatisasi terhadap masyarakat Papua sebagai separatis dalam merespon perkembangan di Papua.
Kemudian meminta Presiden mengambil langkah-langkah khusus untuk menghentikan pendekatan keamanan yang masif dengan dasar analisis yang prematur dari informasi intelijen.
Selanjutnya solidaritas meminta Presiden menginstruksikan kepada Polri untuk mengambil langkah segera untuk menjamin rasa aman di masyarakat.
Solidaritas juga meminta Presiden menghentikan isolasi terhadap Papua dan membuka akses seluasnya kepada masyarakat untuk menyalurkan aksi dan bantuan kemanusiaan untuk Papua.
Solidaritas mendesak DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam merealisasikan dialog damai untuk Papua.
Solidaritas juga meminta Komnas HAM untuk membentuk tim investigasi khusus terkait rangkaian kekerasan dan penembakan di Papua untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang lebih masif.
Solidaritas meminta kepada LPSK untuk memberikan perlindungan pada para saksi-saksi utama dan keluarga korban penembakan dan kekerasan di Papua tanpa penundaan.
Yang terakhir, solidaritas meminta seluruh personel penegak hukum di Papua untuk mematuhi prinsip-prinsip dan standar HAM yang dijamin konstitusi, termasuk perlindungan terhadap hak atas hidup dalam situasi apapun.
KLIK JUGA:
