Komisi I DPR akan Bentuk Panja Papua

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi I DPR RI --membidangi masalah pertahanan dan hubungan luar negeri --akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Papua menyusul terus terulangnya dan meningkatnya gangguan keamanan di bumi Cendrawasih.

Panja ini akan berusaha mencari solusi agar dapat menyelesaikan berbagai masalah di Papua dengan damai dan bermartabat, serta tanpa penggunaan kekuatan senjata.

Panja ini juga akan mendorong adanya pemulihan kepercayaan, bukan pemulihan keamanan sebagaimana cara klasik pemerintah untuk di daerah konflik.

"Karena itu, baru sampai dibicarakan di unsur pimpinan (Komisi I), bahwa sebaiknya kami perlu membentuk Panja, coba kita diskusikan seperti apa solusinya," ujar Wakil Ketua Komisi I, Tubagus Hasanuddin, di DPR, Jakarta, Senin (18/6/2012).

Menurut Tubagus, Panja ini diperlukan karena ditemukan berbagai masalah klasik dari hasil pemantauan Komisi I di Papua disertai pertemuan dengan Polda dan TNI di wilayah tersebut.

Petinggi Polda dan TNI di Papua telah mengetahui disposisi dan posisi pergerakan organisasi independen bersenjata dan kemauan mereka, yakni merdeka. Namun, TNI tidak melakukan kegiatan yang bersifat operasi.

"Yang sering diisukan, bahwa ini dibantu TNI, itu clear tidak ada. Dan kami (anggota TNI) saat ini menunggu perintah. Kalau kami diminta tinggal, duduk, yah tinggal duduk. Kalau kami diminta operasi, beri kami payung hukumnya, payung politiknya, supaya nanti tidak disalahkan. Artinya, TNI ke lapangan karena perintah negara, bukan karena sendiri," ujar Sekretaris Militer era Presiden Megawati Soekarnoputri itu.

Di sisi lain, Polri sendiri masih belum mampu mengungkap sejumlah gangguan keamanan, termasuk penembakan, secara keseluruhan.

"Artinya, ada sesuatu dari lembaga-lemabaga ini yang memang berbeda persepsi dalam menyelesaikan masalah itu. Kuncinya di situ," jelasnya.

Bagi Tubagus, efektif tidaknya panja ini tergantung pelaksanaan hasil kerja panja oleh pemerintah. "Kalau kami kan di Undang-undangnya hanya menyampaikan, mengoresi, dan sebagainya. Tetapi, kami mendorongnya agar lebih objektif," kata dia.