TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin menganggap, tidak adil jika isu penyalahgunaan handphone, pungutan liar, dan narkoba yang masuk, pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) kemudian tersudutkan.

"Kami akan bekerja terus secara profesional, kondusif, dan tidak melakukan pekerjaan yang merusak nama baik," ujar Amir, saat serah terima remisi, di Aula Lapas Klas I Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (17/8/2012).

Permasalah ini, katanya, diakibatkan karena terbatasnya petugas Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia. Untuk menyikapi keterbatasan petugas di Lapas dan Rutan, Kemenkum HAM akan segera meresmikan 14 Unit Pelayanan Terpadu (UPT) pemasyarakatan.

"Bahkan kami sudah mengoperasionalkan 21 UPT pemasyarakatan. 21 UPT sudah disetujui operasi kerjanya," lanjutnya.

Sebelumnya, dalam merayakan HUT Kemerdekaan RI ke-67 ini Kementrian Hukum dan HAM memberikan remisi kepada 58.595 narapidana dan anak didik, dengan rincian 56.349 orang mendapatkan remisi umum I atau pengurangan sebagian dan 2.246 orang mendapatkan remisi II atau langsung bebas.

Selain itu, untuk merayakan Idul Fitri juga diberikan remisi kepada 49.781 orang dengan rincian 48.988 orang mendapatkan pengurangan sebagian dan 793 orang mendapatkan kebebasannya.