Laporan Wartawan Tribun Jakarta Mochamad Faizal Rizki

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Yusfitriadi, koordinator nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengatakan, di antara tahapan Pemilu 2014 yang akan sangat krusial untuk dipantau adalah verifikasi partai politik.

"Sehingga kita fokuskan nanti di lapangan ketika akan memverifikasi faktual para pemantau akan berkonsentrasi penuh supaya indikasi yang kita sudah petakan bisa diminimalisir," ujar Yusfitriadi, di Kantor KPU, Jakarta (30/08/2012).

Lebih lanjut, dia mengatakan aspek paling krusial dalam tahapan verifikasi adalah implementasi di lapangan terutama dalam hal pelaksanaan penelitian faktual terhadap kepengurusan partai politik sampai tingkat kecamatan, keterwakilan 30 persen perempuan dalam kepengurusan, dan keanggotaan partai politik di tingkat kabupaten/kota.

"Banyak titik rawan dalam verifikasi misalnya ketidakpatuhan parpol dalam penyerahan kelengkapan dokumen administrasi," terangnya

Lebih lanjut, ia mengatakan, perlu diwaspadai adanya konspirasi antara parpol dan penyelenggara, dualisme kepemimpinan di tubuh parpol, kurangnya keterwakilan perempuasn dalam komposisi kepengurusan, kebiasaan partai politik yang mendaftar di akhir waktu dan ketertutupan metode dan wilayah sampling saat verifikasi di kabupaten/kota.

"Pada tahapan awal verifikasi, belum terbentuknya Bawaslu di 26 propinsi, dapat menjadi celah krusial yang perlu fokus pengawasan," jelasnya.

Hingga kini, lanjut dia, rekruitment Bawaslu Propinsi rata-rata masih dalam tahap pendaftaran dan proses pemeriksaan berkas. "Hampir dipastikan pada tahap awal verifikasi pengawasan Bawaslu akan terlewati," lanjutnya.

Pada tahapan tersebut, tambah dia, peranan Bawaslu justru sangat penting. "Saat verifikasi faktual peran Bawaslu sangat penting dan krusial, untuk memastikan apakah parpol yang diverifikasi memang memenuhi syarat sebagai parpol peserta pemilu atau sebaliknya,"tutupnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa pada hari ini, Kamis, (30/08/2012) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)
mendaftarkan diri sebagai lembaga pemantau ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

JPPR akan melakukan pemantauan di 329 Kabupaten/Kota di 33 Propinsi seluruh Indonesia dengan jumlah pemantau 200 relawan di setiap propinsinya.