TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Maraknya aksi tawuran antarpelajar tidak bisa serta merta disalahkan siswa atau gurunya. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemndikbud) juga tidak perlu mencari "kambing hitam" terhadap tawuran para generasi muda yang disebut para pelajar itu.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyatakan bahwa maraknya aksi tawuran pelajar tak terlepas karena kesalahan di tubuh Kemendikbud dalam pengalokasian anggaran pendidikan.

"Yang harus disalahkan adalah pihak kementerian sendiri oleh karena kebijakan anggaran yang tidak berpihak kepada pendidikan dasar dan menengah," ujar Koordinator Investigasi dan Advokasi, Uchok Sky Khadafi.

Menurut Uchok, alasan lain Kemendikbud patut disalahkan yakni karena tidak memperhatikan kualitas guru pada pendidikan dasar dan menegah. Hal itu bisa dilihat dengan ketimpangan antara anggaran kompetensi untuk dosen sebesar Rp 1 miliar untuk 280 orang dan kompetensi untuk guru hanya sebesar Rp 437 juta untuk 200 orang.

Data yang diperoleh FITRA, diketahui lokasi anggaran pendidikan dalam Rancangan APBN 2013 sebesar RP 66.001.586.608.000 (Rp 66 triliun). Alokasi anggaran pendidikan pada RAPBN 2013 ini mengalami penurunan sekitar Rp 6 triliun bila di bandingkan dengan RAPBN Perubahaan 2012 yang sebesar Rp 75,5 triliun

Uchok merinci, dalam RAPBN 2013, ternyata orientasi alokasi anggaran adalah untuk kepentingan pendidikan tinggi, dan bukan pendidikan dasar ataupun menengah.

Alokasi anggaran untuk Pendidikan Tinggi mencapai Rp 30.990.118.072.000 (Rp 30,9 triliun. Sedangkan alokasi anggaran Pendidikan Dasar hanya sebesar Rp 15.651.252.000.000 (Rp 15,6 triliun) dan Pendidikan Menengah hanya sebesar Rp 8.098.758.165.000 (Rp 8 triliun).

Menurut Uchok, dengan minimnya alokasi anggaran untuk pendidikan dasar dan menengah ini, memperlihatkan pemerintah lebih berpihak kepada pendidikan tinggi.

Dengan demikian, timbul persoalan-persoalan seperti saat ini baru sekitar 51 persen berpendidikan S-1 dan sisanya belum berpendidikan S1, serta sebanyak 54 persen guru di Indonesia masih berkualitas rendah.

Belum lagi fasilitas sekolah, seperti banyak ruang kelas belum memadai alias Rusak berat. "Hal ini memang sepertinya disengaja oleh pemerintah,"

Minimnya alokasi anggaran untuk pendidikan dasar dan menengah juga membuat timbulnya tawuran antarpelajar yang tidak bisa disalahkan para siswa atau gurunya.

NASIONAL POPULER