TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi IX DPR mengancam mogok makan bersama buruh, bila pemerintah tidak menunjukkan keberpihakan kepada tenaga kerja.

Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning mengatakan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar harus memihak kepada buruh. Sebab, jabatan Muhaimin adalah Menteri Tenaga Kerja, dan bukan Menteri Pengusaha.

"Saya bilang ke Muhaimin, Cak Imin menteri tenaga kerja bukan pengusaha. Kalau hubungan industrial dengan buruh, harus memihak buruh. Saya beri ancaman, kalau begini Komisi IX akan mogok makan bersama buruh," kata Ribka di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/10/2012).

Ribka menuturkan, bila tidak memihak buruh, maka Muhaimin tidak memiliki rapor biru selama menjabat sebagai Menakertrans.

"Muhaimin beranilah, semua perusahaan outsourcing melanggar," ucapnya.

Komisi IX, lanjut Ribka, mendapatkan 166 aduan kasus tenaga kerja. Ada pula laporan dari 89 buruh yang kasusnya belum tertangani.

"Di Bekasi 4.000 buruh mogok, malah dipotong gajinya, padahal dilindungi undang-undang," ungkapnya.

Ribka mendukung aksi mogok nasional yang dilakukan para buruh kemarin. Ia pun setuju dengan tiga tuntutan, yakni penghapusan outsourcing, tolak upah murah, dan jalankan jaminan kesehatan seluruh rakyat.

"Saya setuju dengan pernyataan buruh, kondisi tersebut telah menyengsarakan kaum buruh," ujar Ribka. (*)

BACA JUGA